Mata Indonesia, Yogyakarta – Massa aksi Jogja Memanggil yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat kembali turun ke jalan pada Selasa (27/08/2024). Aksi ini merupakan lanjutan dari serangkaian protes menolak revisi UU Pilkada dan Tolak Politik Dinasti.
Demonstrasi yang juga masih digelar di beberapa kota di Indonesia ini merupakan gerakan #PeringatanDarurat yang mula-mula menggema di media sosial.
Ratusan demonstran mengawali aksinya dengan berjalan kaki dari Taman Parkir Abu Bakar Ali. Massa sempat berorasi di depan Gedung DPRD DIY.
Massa kemudian melanjutkan berjalan kaki di Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta. Di depan Gedung Agung ini massa melakukan orasi sembari menyampaikan tuntutannya.
Massa aksi yang terdiri dari aktivis, mahasiswa, aktivis lingkungan hidup, serikat buruh, hingga masyarakat sipil dari berbagai elemen berkumpul di depan Istana Kepresidenan, Gedung Agung Yogyakarta.
Koordinator aksi Reformati mengatakan bahwa demonstrasi ini merupakan bukti bahwa aksi-aksi yang dilakukan bukanlah hanya menyampaikan tuntutan-tuntutan jangka pendek.
Reformati menerangkan jika aksi-aksi yang dilakukan merupakan rangkaian aksi panjang sejak dari Reformasi Dikorupsi hingga melawan Omnibus Law dan mengkritik soal pelemahan KPK.
“Ini aksi dari gerakan masyarakat sipil seperti di daerah lain untuk menjaga semangat gerakan. Aksi ini juga tidak hanya membahas soal aksi-aksi jangka pendek,” kata Reformati.
Terpisah, perwakilan massa aksi dari Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) Feldynata Kusuma mengatakan demokrasi Indonesia sudah dalam keadaan darurat.
“Hari ini Jogja Memanggil melakukan aksi dengan damai bersama mahasiswa, emak-emak, PKL Malioboro, ormas dan seluruh elemen masyarakat sipil yang ada di Jogja untuk mengawal demokrasi yang saat ini sudah dalam keadaan darurat,” kata Feldy.
Feldy berharap, dengan adanya aksi massa ini demokrasi dapat lebih baik lagi kedepannya dan demokrasi harus kembali ke tangan rakyat.
“Demokrasi tidak dengan dinasti, demomkrasi adalah hak rakyat dan harus dikembalikan ke tangan rakyat, bukan hanya kelompok kepentingan, legislatif dan eksekutif,” tegasnya.
. Aksi ini merupakan lanjutan dari serangkaian protes menolak revisi UU Pilkada dan Tolak Politik Dinasti. ){kind=link}