Pemberian pemekaran wilayah melalui terwujudnya Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan wujud nyata dari bagaimana perhatian pemerintah untuk melahirkan inovasi pembangunan di Bumi Cenderawasih sesuai dengan apa yang orang asli Papua (OAP) inginkan serta kehendaki.
Jelas sekali bahwa jika suatu daerah mengalami peningkatan dan kemajuan namun terus memberikan kesempatan secara sangat luas kepada masyarakat aslinya untuk berpartisipasi dan mengutarakan pendapat, sehingga menjadikan kebijakan yang berlaku benar-benar sesuai dengan apa yang rakyat butuhkan.
Apabila hal tersebut terjadi, maka bukan tidak mungkin akan lahir banyak sekali bentuk inovasi pembangunan, serta bagaimana potensi terpendam dari daerah tersebut dan juga masyarakatnya akan bisa tergali dengan sangat optimal. Maka dari itu, sebagai wujud perhatiannya, Pemerintah memberlakukan DOB Papua.
Terkait hal itu, Tim Staf Khusus Presiden (SKP) Billy Mambrasar menyatakan bahwa sejauh ini terus terjadi konsistensi yang sangat kuat dari pemerintahan di era kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Bumi Cenderawasih.
Pasalnya, Papua memang menjadi bagian integral tidak terpisahkan dari NKRI, yang termasuk ke dalam wilayah kepulauan dan kini terus menjalankan pembangunan. Terlebih, Indonesia juga masih memiliki daerah yang belum merata aksesnya terdapat fasilitas dan layanan dasar.
Beberapa fasilitas dan layanan dasar yang masih belum merata tersebut yakni infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Daerah tersebut dalam kesatuan NKRI memiliki sebutan daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).
Namun, sejak pertama kali ada Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI Bidang Inovasi, Pendidikan dan Daerah Terluar, secara khusus hal tersebut terus menjadi motor bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua, khususnya bagi para generasi muda mereka yang secara mayoritas memenuhi demografi menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang.
Pemerintah terus melakukan kunjungan dan pertemuan dengan sejumlah pihak atau stakeholder terkait, termasuk dengan organisasi non-profit yang bertujuan untuk mendiskusikan sejumlah permasalahan di Paua sebagai wilayah yang memiliki banyak daerah 3T.
Beberapa permasalahan yang menjadi bahan diskusi yakni antara lain, upaya pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia (SDM), kemudian terkait masalah perizinan dalam pengembangan usaha sekaligus juga pemanfaatan sumber daya alam (SDA).
Upaya juga terus terwujud, yakni bagaimana caranya memastikan supaya perhatian dari pemerintah pusat kepada Bumi Cenderawasih tidak berhenti hanya karena terjadi pergantian kekuasaan saja.
Pengawalan akan berbagai macam agenda pembangunan dan percepatan peningkatan kesejahteraan di Papua harus terus berlanjut, yang mana seluruhnya tentu memastikan adanya penyerapan akan seluruh kepentingan atau aspirasi masyarakat setempat yang menjadi landasan.
Terdapat beberapa permasalahan utama yang sampai kini masih saja menghantui masyarakat Papua Selatan, yakni adalah mengenai pengembangan SDM, sehingga pemerintah menggencarkan program Petani Milenial dan melakukan pemanfaatan SDA yang optimal.
Karena menjadi salah satu wilayah baru dari hasil pemekaran melalui Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, maka Papua Selatan masih membutuhkan banyak perhatian. Maka dari itu, pemerintah menggencarkan beragam cara, utamanya terus mewadahi kekayaan atau potensi setempat agar bisa meningkat sebagaimana kebutuhan masyarakat sendiri.
Pelaksanaan Program Petani Milenial sendiri juga bisa membantu suplai akan kebutuhan pangan nasional sehingga menjadi langkah besar dalam memberikan lapangan pekerjaan kepada seluruh masyarakat setempat. Bukan hanya itu, namun menjadi jalan awal untuk mewujudkan kemandirian pangan di wilayah Papua.
Pada kesempatan lain, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Theo Litaay menyatakan bahwa pemerintah terus memberikan perhatian yang sangat serius pada daerah 3T, termasuk di DOB Papua meski tantangan di sana sangat beragam.
Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan peningkatan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) setempat, kemudian juga meningkatkan pelayanan publik pada sektor kesehatan, pendidikan dan juga infrastruktur.
Sangat penting adanya kolaborasi yang baik dari seluruh pihak lintas sektor untuk mewujudkan secara bersama-sama dan menjadikan berbagai daerah 3T tersebut menjadi kuat dalam pijakan yang mandiri.
Presiden Jokowi terus menempatkan pembangunan SDM yang sangat unggul sebagai prioritas utamanya, terlebih jika membahas DOB Papua. Maka dari itu, bahkan sejak awal kemerdekaan, Bumi Cenderawasih memiliki keistimewaan yakni adanya Otonomi Khusus (Otsus), yang mana kini menjadi semakin bertambah berkat pemekaran wilayah dan pengesahan Daerah Otonomi Baru.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan dengan adanya pemberian DOB Papua oleh pemerintah, maka menjadikan pemerataan pembangunan menjadi lebih optimal, terlebih karena Bumi Cenderawasih sebenarnya memiliki luasan hingga 3 atau 4 kali lipat berbanding dengan Pulau Jawa dengan penduduk sekitar 5 juta, tentu kini mereka akan mengalami peningkatan luar biasa.
Terlebih, Pemerintah terus memberikan perhatian penuh dan khusus kepada berbagai wilayah di Papua sebagai salah satu daerah integral tidak terpisahkan dari NKRI, yang mana dengan pengoptimalan pengisian DOB Papua, bukan tidak mungkin akan banyak terlahir inovasi akan pembangunan di sana.
