Jakarta – Pertanian keberlanjutan dinilai merupakan satu hal penting dan strategis guna mendorong pembangunan ke depan.
Ketua Gerakan Cinta NKRI Provinsi Papua Barat, Napoleon Fakdawer mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang terus mendorong terwujudnya pertanian berkelanjutan guna terbangunnya kedaulatan pangan.
“Membangun ketahanan pangan di Papua memang tak semudah membalikkan telapak tangan karena ada sejumlah tantangan yang menghadang,” ungkapnya.
Menurutnya, kedaulatan pangan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang harus diwujudkan melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Tak hanya pemerintah, lanjut Napoleon, masyarakat juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan pangan di Indonesia. Masyarakat bisa mendukung petani lokal dengan melakukan pembelian produk-produk dari petani lokal.
“Kita bisa mengonsumsi pangan lokal seperti sagu, keladi, dan singkong, yang mampu meredam gejolak perubahan iklim akibat badai El Nino,” sambungnya.
“Kitorang mengapresiasi dan mendukung pemerintah yang tidak berdiam diri dan melakukan sejumlah langkah untuk menuntaskan permasalahan pangan, khususnya di Papua. Sehingga, diharapkan pengentasan kemiskinan dan kedaulatan pangan bisa terwujud di Bumi Cendrawasih tercinta,” kata Napoleon.
Sementara itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori turut menilai Pemerintah telah berupaya maksimal mencegah dampak negatif gejolak harga beras yang masih terus terjadi.
“Pemerintah concern untuk menjaga daya beli masyarakat miskin, masyarakat rentan supaya daya belinya tidak terpengaruh,” ungkapnya.
Menurutnya, beberapa kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi gejolak harga pangan relatif berhasil di masyarakat. Ia mencontohkan salah satu kebijakan yang terbilang sukses adalah bantuan beras.
Lebih lanjut, Khudori menerangkan gejolak harga beras sudah mulai terjadi sejak Agustus tahun 2022 – Maret 2023. Pemerintah kemudian bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan beras dan mampu menahan kenaikan harga.
“Jika harga beras tinggi maka daya beli mereka akan terganggu bahkan orang yang hanya beberapa jengkal diatas garis kemiskinan itu bisa jatuh miskin,” jelasnya.
Tak hanya itu, Pemerintah juga aktif mengamankan cadangan beras untuk mengantisipasi potensi gagal panen. Salah satunya adalah dengan membuka keran impor beras.
Dirinya pun berharap Pemerintah dapat mengantisipasi sejumlah momentum yang dapat meningkatkan konsumsi beras seperti masa Pemilu.