Ibu Kota Baru Indonesia Dapat Nama Khusus dari Jokowi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Kalimantan Timur (Kaltim) sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pengganti ibu kota baru negara Indonesia. Namun, untuk penamannya sendiri masih menjadi teka-teki. Pasalnya, nantinya ibu kota baru itu memiliki nama sendiri dan diberikan langsung oleh Jokowi.

Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas Imron Bulkin mengatakan, nama ibu kota baru Indonesia akan ditentukan oleh orang nomor satu di Indonesia ini.

“Memberikan nama ibu kota kan suatu hal yang sangat honorable (terhormat) kan. Jadi nggak sembarangan,” katanya.

Namun saat ini belum ada pembahasan ke arah sana. Belum ada pembicaraan untuk menetapkan nama baru ibu kota negara yang berlokasi di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara.

Baru-baru ini pun muncul ide-ide konyol dari masyarakat untuk memberikan nama untuk ibu kota baru Indonesia.

Bahkan nama-nama yang diusulkan ini sampai menjadi perhatian media internasional. Dikutip dari Reuters, Rabu 28 Agustus 2019, usulan nama untuk ibu kota baru disampaikan oleh pengguna Twitter bernama @Enggalpm.

Ada sebelas nama yang diusulkan olehnya, di antaranya adalah “Sankt Jokoburg” dan “Jokograd”.

Ditelurusi ke akun Twitter-nya, sebelas nama ibu kota baru yang diusulkan oleh @Enggalpm di antaranya Sankt Jokoburg, Jokograd, Jokohadingrat, Kuala Cebong, San Togogisco, Ndalem Kacebongan, Dongokarta, Berudu Darusalam, Bandar Seri Esemka, Plongokarta, dan Togokarta.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini