Jepang Darurat Banjir, 850 Ribu Orang Dievakuasi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah Jepang mengeluarkan peringatan darurat banjir akibat hujan lebat dan tanah longsor di Pulau Kyushi, Jepang bagian selatan pada Rabu 28 Agustus 2019 waktu setempat.

Akibat peringatan tersebut, pemerintah mulai melakukan evakuasi terhadap sebanyak 850 ribu warga, setelah sebelumnya dilaporkan dua tewas akibat banjir.

Mengutip Strait Times, salah satu korban disebutkan hanyut bersama mobil yang ia bawa saat terjebak di tengah banjir. Sementara satu korban lagi meninggal dunia ketika mencoba menyelamatkan diri dengan keluar dari mobilnya.

Di wilayah tersebut, sejumlah jalur transportasi lumpuh, di antaranya jalan utama dan stasiun kereta api yang telah tergenang banjir.

Jepang menanggapi darurat banjir ini terpaksa harus mengerahkan sekitar 100 tentara untuk bantuan bencana. Sementara Badan Meterologi Jepang (JME) menetapkan tingkat siaga tertinggi kelima. Hal itu menandakan peringatan bagi penduduk di sebagian besar Kyushu karena mengalami hujan lebat yang terdeteksi baru kali ini terjadi.

Badan penanggulangan kebakaran dan bencana mengatakan, pihaknya telah menerima beberapa laporan rumah yang terendam banjir di prefektur Saga. Para pejabat juga mengupayakan untuk merinci kerusakan.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini