Mata Indonesia, Gunungkidul – Pemkab Gunungkidul memastikan bahwa pembahasan anggaran Pilkada 2024 telah selesai. Total biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut mencapai Rp41 miliar.
Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Sujatmiko Nurhasan menyatakan bahwa pembahasan anggaran Pilkada melibatkan berbagai sektor, termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bagian Pemerintahan Umum, Bawaslu, dan KPU Gunungkidul.
“Pembahasan mengenai pembiayaan pelaksanaan Pilkada telah disetujui bersama. Pada akhir Mei lalu, telah disepakati jumlah total anggaran sebesar Rp41 miliar,” ujar Jatmiko Selasa, 13 Juni 2023
Dia menjelaskan bahwa kebutuhan ini terdiri dari anggaran penyelenggaraan di KPU sebesar Rp31,6 miliar, sementara sisanya sebesar Rp9,4 miliar merupakan anggaran pengawasan di Bawaslu.
“Kesepakatan tersebut tinggal menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Bagian Pemerintahan akan menangani waktu pelaksanaannya,” jelasnya.
Meskipun pemilihan dilaksanakan pada tahun 2024, Pemkab sudah mengalokasikan anggaran sejak tahun ini. Pada tahun 2023, anggaran sebesar Rp1 miliar telah disiapkan.
Sementara sisanya, sebesar Rp40 miliar, akan dialokasikan pada tahun depan.
“Untuk tahapan di KPU pada tahun 2023, anggarannya sebesar Rp600 juta, sedangkan di Bawaslu sebesar Rp400 juta,” tambahnya.
Dalam hal Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900.1.91./435/SJ mengenai Pendanaan Pilkada 2024 yang mengharuskan alokasi 40 persen pada tahun 2023, Jatmiko mengakui hal tersebut.
Namun, pelaksanaan di Gunungkidul tidak dapat sesuai dengan ketentuan karena kebijakan efisiensi untuk mengurangi defisit anggaran.
“Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan diperbolehkan. Alokasi juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.