Program Bantalan Sosial Jokowi Dinilai Mampu Jaga Daya Beli Masyarakat di Daerah

Baca Juga

MATA INDONESIA, GORONTALO – Bantalan sosial sebagai pengganti anggaran penyesuaian harga BBM sangat membantu masyarakat di seluruh daerah.

Kebijakan tersebut disebut mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak dari melonjaknya harga-harga secara global.

Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo mengapresiasi gerak cepat bantuan yang realisasinya cepat oleh Pemerintahan Presiden Jokowi.

. “Bantalan sosial ini berbicara tentang kebutuhan masyarakat utama, masyarakat miskin. Ini luar biasa. Saya sudah sampaikan terkait beberapa jaminan sosial dari pemerintah. Ini sangat membantu apalagi kondisi covid, krisis ekonomi, inflasi dan lainnya,” ujar Nelson, Kamis 29 September 2022.

Nelson berharap masyarakat bisa memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Bupati Gorontalo dua periode itu mengimbau agar masyarakat menggunakan bantalan sosial dengan produktif.

“Saya mohon (bantalan sosial) dapat berguna dengan baik dan produktif. Kadang kala semua ini kita gunakan untuk makan. Kenapa tidak untuk usaha, untuk menanam. Nanti hasilnya bisa kita rasakan,” ujar Nelson.

Ia juga mengajak agar masyarakat ikut berperan aktif mengawal proses distribusi bantalan sosial dari pemerintah. Jika ada kejanggalan, lanjutnya, harus segera dilaporkan ke pihak terkait “Masyarakat harus segera melaporkan jika ada kejanggalan,” kata Nelson.

Pemerintahan Presiden Jokowi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp24,17 triliun untuk dialokasikan sebagai bantalan sosial pada masyarakat. Bantuan tersebut akan didistribusikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan rincian Rp12,4 triliun akan disalurkan berupa bantuan sosial sebesar Rp150.000 yang dibayarkan sebanyak empat kali.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini