MATA INDONESIA, JAKARTA – Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat APBN sebaik-baiknya bagi masyarakat yang lebih membutuhkan. Serta melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin dari dampak kenaikan harga pangan dan energi.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 sebesar lebih dari 3 kali lipat. Yaitu dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Namun manfaatnya ternyata hanya kelompok masyarakat mampu yang menikmatinya.
Sehingga perlu pemberlakukan kebijakan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Ini untuk meringankan beban APBN 2022 dan meningkatkan ruang fiskal 2023.
“Artinya orang-orang yang lebih mampu lebih banyak menikmati subsidi ini. Nah kalau kemudian kita bisa alihkan ini, kita bisa mengubah bentuknya menjadi bentuk rasa support kita kepada orang yang miskin. Atau rentan miskin tentu akan menjadi lebih baik,” katanya.
Isa menyebut kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan melalui penyaluran bantuan sosial (bansos). Antara lain dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU). Serta 2 persen dana transfer umum (DTU) untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek, nelayan dan perlindungan sosial tambahan.
