MATA INDONESIA, JAKARTA – Kebijakan penyesuaian harga BBM dan mengalihkannya ke bantuan subsidi untuk masyarakat kecil, sama dengan saran Bank Dunia.
Lembaga ini menyarankan agar pemerintah mengganti subsidi barang tersebut menjadi transfer langsung, seperti bantuan langsung tunai (BLT).
Menurut catatan Bank Dunia, mayoritas negara di Asia Tenggara terutama Malaysia dan Indonesia telah meningkatkan alokasi subsidi untuk BBM. Indonesia bahkan mengalokasikan subsidi hingga ratusan triliun rupiah untuk memberikan subsidi BBM jenis Pertalite, Solar, dan minyak tanah.
“Rekomendasi kami untuk mengurangi subsidi bahan bakar dan mendorong investasi energi terbarukan, akan mengurangi paparan terhadap volatilitas harga bahan bakar fosil. Dan juga membantu negara-negara di kawasan memenuhi komitmen yang telah mereka buat untuk mengurangi emisi,” kata Kepala Bank Dunia untuk regional Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo, Selasa 27 September 2022.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi subsidi dan kompensasi untuk BBM tahun ini mencapai Rp 267,1 triliun, lebih dari separuh alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini. Alokasi ini dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 100 per barel.
Alokasi subsidi dan kompensasi BBM ini pada awalnya tidak mencapai Rp 50 triliun dengan asumsi US$ 63 per barel. Namun karena harga minyak dunia terus merangkak naik, anggarannya terus dinaikkan hingga mencapai Rp 267,2 triliun.
Bank Dunia menyebut langkah subsidi energi bukan hanya Indonesia, tetapi banyak negara lain di kawasan. Hal ini menimbulkan distorsi terhadap pilihan kebijakan. Kebijakan ini juga telah menyebabkan sinyal harga menjadi tidak jelas.
“Mereka tidak hanya memberikan dukungan kepada orang miskin yang membutuhkan tetapi juga kepada orang kaya dan mereka menarik sumber daya dari pengeluaran di bidang lain,” kata Aaditya.
Bank Dunia menyarankan bantuan dalam bentuk transfer cash kepada masyarakat yang membutuhkan, alih-alih memberi subsidi bahan bakar. Dalam kasus di Thailand, baik pemberian subsidi maupun pemberian bantuan langsung tunai sama-sama bisa membantu menekan angka kemiskinan. Namun, pemberian subsidi barang lebih boros biaya. Bahkan butuh anggaran lima kali lebih banyak daripada memberi bantuan tunai.
Di Indonesia, Bank Dunia menyebut, pengalihan subsidi BBM menjadi bantuan tunai kepada masyarakat bisa menghemat anggaran 0,6%. Ini dari Produk Domestik bruto (PDB).
