Provinsi Banten Didorong untuk Hasilkan Produk Kedelai Berkualitas

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendorong Provinsi Banten menjadi salah satu provinsi yang menghasilkan produksi kedelai lokal berkualitas.

Menurutnya, Banten potensi karena memiliki lahan yang subur dan bisa dilakukan penanaman secara besar-besaran.

“Hari ini saya bersyukur karena Pak Gubernur, Ibu Bupati selalu siap untuk menciptakan kedelai seperti yang ada di luar negeri, yaitu varietas Dega 1 dan Migo 2. Kita berharap Banten, Kabupaten Serang ini menjadi sumber bibit berkualitas,” ujar SYL.

SYL mengatakan, selama ini kedelai menjadi bagian penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam pembuatan makanan olahan. Sebab, menurut dia, kebutuhan tersebut masih didatangkan dari luar negeri alias impor.

“Karena itu, saya mengajak agar ketergantungan impor ini bisa ditekan melalui penanaman kedelai lokal. Kita berharap secara bertahap produktivitas yang ada jauh lebih bagus, saya kira cukup menjanjikan untuk dikembangkan ke depan,” katanya.

Ia mengtakan Indonesia merupakan negara besar yang memiliki keunggulan di sektor pertanian. Bahkan di tiga tahun terakhir, pertanian tumbuh positif dan menjadi tulang punggung ekonomi disaat pandemi.

Terlebih kondisi saat ini dimana dunia tengah menghadapi turbulensi cuaca dan gejolak dunia.

“Mereka (dunia) juga menghadapi cuaca ekstrem dan ini menjadi peluang dan kekuatan untuk kita. Bapak Presiden menganjurkan yang mana yang tidak bisa impor ayo kita buat sendiri,” katanya.

Sejauh ini, kata SYL, sebelas komoditas strategis Indonesia dalam keadaan aman. Tidak ada kekurangan apalagi kelangkaan. Sebelas komoditas tersebut di antaranya beras, gula, daging, telur, cabai, bawang dan juga kedelai.

“Neraca pangan kita cukup siap, makanan kita siap, Alhamdulillah kita overstock dan cukup untuk makan kita ke depan,” jelasnya.

Perlu diketahui, saat ini Demplot kerjasama Kementan dan P4B dengan luas tanam 1 ha dan didukung teknologi mikroba google varietas Dega 1 dan Migo 2 yang mampu berproduksi 3 ton/ha.

Adapun target pengembangan kedelai nasional melalui Banpem 2022 mencapai 352 ribu ha dengan pengembangan kedelai di Provinsi Banten mencapai 11.580 ha. 200 ha di antaranya berada di Kabupaten Serang, 11.210 Ha di Pandeglang dan 170 ha di Kabupaten Lebak.

“Saat ini harga kedelai konsumsi rata-rata Rp10.000-12.000/kg, hal ini menambah gairah petani untuk bertanam kedelai. Juga yang tak kalah penting adalah sosialisasi hasil demplot secara masif untuk peningkatan minat petani,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini