MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Jokowi beserta pemerintah sudah berkalkulasi dan mengantisipasi dalam membuat kebijakan. Termasuk dalam kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Oleh karena itu fokus utama pemerintah adalah pemberian subsidi tepat sasaran dalam menyikapi kenaikan BBM. “Arah pemerintah sangat jelas, yakni agar subsidi tepat sasaran. Pemahamannya seharusnya kita, masyarakat, ikut membantu pemerintah untuk agar subsidi ini tepat sasaran ke masyarakat miskin dan membutuhkan,” kata Kepala Staf Presiden Moeldoko, Kamis 15 September 2022.
Pemerintah Indonesia berupaya mengantisipasi dampak dan krisis global. Pemerintah pun tengah berupaya untuk memperbaiki arah subsidi sehingga semakin tepat sasaran.
Berdasarkan data dari BPS, lebih dari 70% subsidi BBM selama ini justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Oleh karenanya, pemerintah saat ini sedang membuat keseimbangan baru, antara beban APBN yang sangat berat dengan dinamika global.
“Presiden selalu berpikir untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Pemerintah selalu memberikan klarifikasi bahwa saat ini pemerintah sedang memperbaiki bagaimana caranya agar subsidi tepat sasaran,” kata Moeldoko.
Situasi dunia sedang tidak baik-baik dan kondisi tersebut berimbas pada Indonesia. Namun, pemerintah sudah menyiapkan peta jalan pengembangan ekosistem alternatif di bidang kendaraan listrik melalui penandatanganan Inpres Nomor 7/2022.
Kebijakan ini tidak hanya menjadi bagian dari desain besar transisi energi baru terbarukan, tapi juga diharapkan mampu mengurangi konsumsi BBM kedepannya. “Kita perlu berhemat, tidak boros menggunakan BBM. Apalagi kalau sudah mampu beli motor atau mobil listrik, kenapa tidak? Itu membawa dampak yang baik bagi Indonesia ke depan,” ujar Moeldoko.
