Mantan Jaksa Agung Terlibat Upaya Penculikan 43 Siswa

Baca Juga

MATA INDONESIA, MEXICO CITY –  Mantan Jaksa Agung, Jesus Murillo menjadi terdakwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan penculikan.

Ia dituduh terlibat dalam kasus hilangnya 43 siswa pada tahun 2014.

Insiden penculikan 43 siswa dari Sekolah Guru Pedesaan Ayotzinapa terjadi di negara bagian barat daya Guerrero.

Otoritas kehakiman setempat pada 31 Agustus 2022 mengatakan sudah cukup bukti untuk mendengarkan dakwaan terhadap mantan Jaksa Agung tersebut.

Keluarga korban penculikan dan kelompok hak asasi manusia di Mexico menyerukan protes pada Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa, 30 Agustus 2022.

Keluarga korban berupaya melakukan langkah-langkah untuk mencari keadilan dalam kasus penculikan tersebut.

Masyarakat Mexico menginginkan lebih banyak pelaku diseret ke pengadilan.

Dalam hal ini Pemerintah Mexico menganggap kasus tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan negara.

Melansir Reuters 52.000 mayat tidak dikenal ditemukan dan 105.000 orang dinyatakan hilang akibat kelakuan mantan Jaksa Agung itu.

Sebanyak 5000 di antaranya merupakan jumlah korban yang baru diidentifikasi pada Mei 2022.

Hal tersebut membuat para aktivis terus melakukan protes ke pemerintah.

Kerabat korban maupun para aktivis mengeluhkan kurangnya investigasi yang efektif dalam penanganan kasus orang hilang.

Terjadinya penangkapan mantan Jaksa Agung tersebut juga menandai telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia terburuk dalam sejarah Mexico.

Kepala United Nations Human Rights (UNHR), Michelle Bachelet, mengatakan seluruh kejadian yang terkait dengan kosep keamanan suatu negara patut untuk diteliti lebih lanjut.

Dengan masalah penculikan yang tidak kunjung usai, tentu pihak keamanan yang perlu diselidiki.

Pejabat bagian hak asasi manusia, Alejandro Encinas, mengakui segala macam cara untuk menyelesaikan masalah ini belum menemukan titik temu.

Sementara itu, level kejahatan di Mexico terutama pembunuhan, penculikan untuk tebusan, dan pemerasan semakin hari semakin meningkat.

Selanjutnya, tren kejahatan ini semakin tidak terkendali semenjak terjadinya pendemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hilirisasi Buka Lapangan Pekerjaan dan Arah Ekonomi

Oleh: Winna Nartya *) Dalam perdebatan publik, hilirisasi kerap direduksi menjadi larangan ekspor bahan mentahatau pembangunan smelter. Padahal, substansi kebijakan ini jauh melampaui industri berat. Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menekankan bahwa hilirisasiadalah soal penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, danpembukaan lapangan kerja, serta penentuan arah masa depan bangsa. Ia melihat, daripengalamannya di dunia usaha dan kini di ranah kebijakan, bahwa hilirisasi hanya akanbertahan bila ekosistem investasinya sehat dan ada keberpihakan pada pelaku lokal. Karenaitu, ia menilai sekadar mendirikan pabrik tidak cukup; pertanyaan kuncinya adalah siapa yang menikmati nilai tambahnya dan bagaimana rantai pasoknya melibatkan anak bangsa secaraaktif. Dalam pandangannya, hilirisasi mesti membuka pekerjaan lokal, mengikutsertakan UKM, dan menaikkan kelas pengusaha Indonesia melalui kemitraan yang nyata. Di ranah kebijakan, Sona Maesana menjelaskan pemerintah mendorong integrasi antarapelaku lokal dan asing, memberi insentif bagi investor yang membina industri lokal, sertamenata regulasi yang transparan agar tumpang tindih perizinan berkurang. Ia juga menilaikecepatan dan kepastian perizinan lebih penting daripada angka komitmen investasi di ataskertas, karena tanpa eksekusi yang jelas, angka hanyalah janji. Sebagai jembatan antarabahasa investor dan bahasa pemerintah, ia mendorong cara pandang baru: bukan sekadar“menjual proyek”, melainkan menumbuhkan kepercayaan jangka panjang. Ia pun mengingatkan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada mineral dan logam; sektor digital, pertanian, farmasi, hingga ekonomi kreatif perlu masuk orbit hilirisasi melalui keterhubunganstartup kesehatan dengan BUMN farmasi, petani dengan pembeli industri lewat platform lokal, serta skema yang mengkomersialisasikan inovasi kampus.  Di tingkat kelembagaan, peta jalan hilirisasi diperkuat oleh kolaborasi antarpemerintah, industri, dan kampus. Himpunan Kawasan Industri (HKI) menandatangani nota kesepahamandengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan perwujudan AstaCita untuk mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat keberlanjutan, dan mempercepatinovasi teknologi sebagai pilar pertumbuhan. Ia menegaskan peran HKI sebagai penghubungsektor industri, pendidikan, dan pemerintah untuk melahirkan daya saing berbasispengetahuan dan inovasi. Ruang lingkupnya meliputi penyelarasan kurikulum dengankebutuhan industri, kolaborasi riset untuk mempercepat hilirisasi dan menarik investasi, sertapeningkatan daya saing melalui pembentukan SDM industri yang unggul. Contoh konkret hilirisasi yang langsung menyentuh pasar tenaga kerja tampak di Aceh. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, menyerukan penghentianekspor karet mentah karena pabrik pengolahan di Aceh Barat, yaitu PT Potensi Bumi Sakti, siap beroperasi menampung seluruh produksi lokal. Ia menilai pengolahan di dalam daerahpenting untuk mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan menaikkan kesejahteraan. Pabrik yang berdiri di lahan 25 hektare itu memiliki kemampuan mengolah 2.500 ton karetkering per bulan, dan pemerintah daerah menilai stabilitas serta keamanan investasi harusdijaga agar manfaatnya langsung dirasakan rakyat Aceh. Di klaster pangan–petrokimia, hilirisasi juga dikuatkan melalui kemitraan strategis. DirekturUtama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa perusahaanmemperluas kerja sama dengan Petronas Chemicals Group Berhad untuk memperkuatketahanan pangan regional sekaligus mendorong hilirisasi pupuk dan petrokimia di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup penjajakan sinergi pasokan urea dan amonia, transfer pengetahuan teknis dan operasional, serta penguatan tata kelola Kesehatan, Keselamatan, danLingkungan (Health, Safety, and Environment/HSE).  Jika ditautkan, tiga simpul di atas, yakni kebijakan investasi yang berpihak pada pelaku lokal, penguatan link–match kampus–industri, dan proyek pengolahan komoditas serta petrokimia, menggambarkan logika hilirisasi yang lengkap. Lapangan kerja tidak hanya muncul di pabrikutama, melainkan juga pada efek pengganda: logistik bahan baku, jasa pemeliharaan mesin, kemasan, transportasi, layanan digital rantai pasok, hingga jasa keuangan dan asuransi. Dengan kurikulum yang diselaraskan, talenta lokal tidak sekadar menjadi tenaga operasional, melainkan juga teknisi, analis proses, dan manajer rantai pasok....
- Advertisement -

Baca berita yang ini