Produk UMKM Official Merchandise G20 Siap Bersaing di Pasar Global

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – UMKM yang terpilih menjadi official merchandise G20 sudah siap bersaing di pasar global.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, adanya produk-produk UMKM dalam perhelatan G20 akan menjadi ajang promosi yang efektif. Pasalnya, side event Presidensi G20 Indonesia memiliki sekitar 269 acara.

”Jadi kalau semua official merchandise, suvenir, oleh-olehnya menggunakan produk UMKM. Saya kira ini akan jadi ajang promosi yang sangat efektif,” kata Teten, Selasa 26 Juli 2022.

Ia menjelaskan, G20 nanti akan akan hadir perwakilan penting dari setiap negara. Dengan menghadirkan produk UMKM yang baik, harapannya perwakilan negara tersebut dapat menarasikan pengalamannya dengan produk UMKM Indonesia.

“Lalu yang tidak promosikan di sini bagaimana? Karena itu segmen pasarnya berbeda. Jadi yang ini yang kami bawa ke depan,” katanya.

“Kami juga memperhatikan keunggulan komparatis dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu ketika dikurasi produknya, kami juga memperhatikan itu,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berjanji akan melakukan pendampingan kepada UMKM mulai dari sisi produksi, kemasan, hingga branding-nya. Selain itu, Teten bilang, SMESCO sebagai kamar dagang KemenkopUKM juga siap melakukan bisnis matching ketika terdapat permintaan terhadap produk selama side event G20.

“Ini penting karena UMKM kalau bikin satu atau dua biji bagus, tetapi kalau sudah massal mulai standarnya kedodoran,” ucap dia.

Teten optimistis, produk UMKM yang telah terkurasi ini telah melewati banyak ujian di dalam negeri.

“Misalnya di MBloc, PosBloc, dan Sarinah bisa menjadi daya tarik orang ke sana. Sarinah itu sudah 41.000 kunjungan per hari. Itu di dalamnya semua produk UMKM.”

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia Kondisi ketenagakerjaan saat ini menghadirkan berbagai tantangan signifikan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja, terutama dalam menghadapi ketidakpastian kerja dan fenomena fleksibilitas yang eksploitatif atau dikenal sebagai flexploitation. Sistem kontrak sementara kerap menjadi salah satu akar permasalahan, karena tidak menjamin kesinambungan pekerjaan. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat upah, yang sering berada di bawah standar kehidupan layak, serta minimnya kenaikan gaji yang menambah beban para pekerja. Selain itu, kurangnya perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan yang tidak memadai, serta lemahnya penegakan hukum memperkuat kondisi precarization atau suatu kerentanan struktural yang terus dialami oleh pekerja. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya negara juga menjadi penghambat dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang potensial, di mana banyak pekerja terjebak dalam tekanan produktivitas tanpa disertai perlindungan hak yang memadai. Dalam konteks ini, generasi muda, termasuk kader-kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dinamika pasar kerja yang semakin eksploitatif. Generasi ini kerap menghadapi kontradiksi antara ekspektasi tinggi terhadap produktivitas dan inovasi dengan realitas kerja yang penuh ketidakpastian. Banyak dari mereka terjebak dalam sistem kerja fleksibel yang eksploitatif, seperti tuntutan kerja tanpa batas waktu dan kontrak sementara tanpa jaminan sosial yang memadai. Akibatnya, kondisi precarization semakin mengakar. Bagi kader GMNI, yang memiliki semangat juang dan idealisme tinggi untuk memperjuangkan keadilan sosial, situasi ini menjadi ironi. Di satu sisi, mereka harus tetap produktif meskipun kondisi kerja tidak mendukung, sementara di sisi lain mereka memikul tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan aspirasi kolektif para pekerja. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga dapat mengikis potensi intelektual, semangat juang, serta daya transformasi generasi muda dalam menciptakan struktur sosial yang lebih adil. Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang konkret dan menyeluruh. Kebijakan ini harus memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, termasuk perlindungan sosial yang layak, serta penegakan regulasi yang konsisten untuk mengurangi ketimpangan dan menghentikan eksploitasi dalam sistem kerja fleksibel. Tanpa langkah nyata tersebut, ketimpangan struktural di pasar tenaga kerja akan terus menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda dan stabilitas tatanan sosial secara keseluruhan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini