Larangan Skuter Beroperasi di Malioboro, DPRD Minta Ruang dari Pemkot Yogya

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Menyikapi kembali maraknya penyewaan skuter listrik dan otoped, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyuarakan kehadiran pemerintah. Dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang layak.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya, Fokki Ardiyanto menegaskan bahwa pemerintah harus memberi ruang pada rakyat untuk mencari nafkah. Termasuk dalam hal ini adalah pelaku usaha persewaan skuter listrik dan otoped.

“Pemerintah harus memberi ruang pada mereka, dikarenakan pemerintah belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka,” ujarnya Kamis 21 Juli 2022.

Fokki menegaskan, konstitusi yang mengatur hak rakyat dalam mencari nafkah pun sudah jelas. rakyat diperkenankan untuk memperoleh pendapatan yang layak

“Konstitusi itu jelas. Memperoleh pendapatan layak adalah hak rakyat. Maka kewajiban negara untuk menerima. Maka dalam konteks ini, skuter harus diberi ruang,” katanya.

Fokki pun menyebut, larangan beroperasinya skuter listrik dan otoped merupakan hal yang tidak tepat. Sebab Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya tetap memperkenankan becak motor (bentor) beroperasi di wilayah yang sama. Dengan wilayah yang larangan beroperasinya skuter listrik dan otoped.

“Jangan tebang pilih. Saya maksud, bentor juga menyalahi Peraturan Menteri Perhubungan. Maka saya sangat sepakat ketika skuter harus bisa ditata dengan baik. Seperti apa, ya ayo rembukan. Tetap ada fasilitas. Itu fungsi pemerintah,” ujarnya.

Sementara anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogya, Baharuddin Kamba menemukan fakta menarik. Yakni skuter listrik masih beroperasi, meskipun sudah ada larangan dari Pemkot Yogya.

“Ini membuktikan bahwa tidak ada itikad baik dari oknum pengelola skuter listrik untuk mematuhi aturan yang ada. Sulit untuk menata agar kedepannya lebih baik,” katanya.

Forpi Kota Jogja pun mendukung langkah Pemkot yang melarang pengoperasian skuter listrik di seluruh Kota Jogja. Tentunya, larangan ini tidak hanya berhenti pada larangan dengan membuat aturan. Tapi, juga  pengawasan serta sanksi yang tegas tanpa pandang bulu.

“Dan perlu dukungan semua pihak termasuk dukungan dari pihak pengelola skuter listrik,” katanya.

Reporter: M Fauzul Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kepuasan Publik Jadi Indikator Apresiasi terhadap Pemerintahan Prabowo Gibran

Oleh: Fajar PradiptaKepuasan publik seharusnya tidak hanya dibaca sebagai angka statistik semata, tetapi sebagaicerminan nyata hubungan antara pemerintah dan rakyat yang perlu terus dijaga, bahkanditingkatkan. Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tingginya tingkat kepuasan masyarakat dapat dilihat sebagai bentuk apresiasi sekaligusharapan agar kinerja yang telah berjalan selama sekitar satu setengah tahun ini tetap konsistendan adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan capaian kepercayaan publik yang menyentuhangka 75,1 persen, publik seolah memberikan sinyal bahwa arah kebijakan pemerintah saatini berada di jalur yang cukup tepat, meskipun tetap membutuhkan evaluasi berkelanjutan.Hasil survei nasional yang dirilis oleh Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa tingkatkepuasan terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan mencapai 74,1 persen. Sementara itu, secara personal, performa Prabowo Subianto sebagai presiden memperolehtingkat kepuasan sebesar 74,9 persen. Angka ini tidak berdiri sendiri, melainkanmerefleksikan persepsi publik terhadap berbagai program prioritas yang telah dijalankanselama setahun terakhir, termasuk upaya menjaga stabilitas ekonomi, penguatan sektorpangan, serta konsistensi dalam menjaga posisi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.Salah satu program yang paling banyak mendapat sorotan sekaligus apresiasi adalahkebijakan Makan Bergizi Gratis yang dinilai mampu menyentuh langsung kebutuhanmasyarakat. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai intervensi sosial, tetapi juga menjadisimbol kehadiran negara dalam menjawab persoalan mendasar seperti gizi dan kesejahteraan. Sebanyak 23 persen responden dalam survei menyebut program ini sebagai kebijakan paling bermanfaat, sebuah angka yang menunjukkan bahwa kebijakan berbasis kebutuhan dasarmasih menjadi prioritas utama di mata publik. Keberhasilan ini juga melengkapi capaian lain pemerintah, seperti pengendalian inflasi pangan dan peningkatan akses bantuan sosial yang lebih merata.Peneliti utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan bahwa tingginyakepuasan publik tidak terlepas dari kontribusi program tersebut yang dinilai memberikandampak nyata. Ia melihat bahwa kebijakan yang bersifat langsung dan dirasakan masyarakatcenderung memiliki daya dorong lebih kuat terhadap persepsi positif publik. Hal ini menjadipelajaran penting bagi pemerintah bahwa efektivitas program tidak hanya diukur dari skala, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakatluas.Lebih jauh, Masduri Amrawi juga menilai bahwa stabilitas tingkat kepuasan publik di tengahkondisi global yang penuh ketidakpastian merupakan capaian tersendiri. Dalam situasigeopolitik yang memanas dan tekanan ekonomi global yang fluktuatif, pemerintah dinilaimampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui kebijakan yang relatif responsif danadaptif. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program unggulan semata, tetapi juga dari kemampuannya menjaga stabilitas dan rasa aman di tengahmasyarakat.Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia juga memberikangambaran penting terkait persepsi publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Sebanyak73,9 persen responden menilai bahwa sistem politik nasional masih berjalan dalam koridordemokrasi. Angka ini menjadi indikator bahwa legitimasi demokrasi tetap terjaga, meskipunberbagai kritik dan dinamika politik terus berkembang di ruang publik.Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, menilai bahwa kekuatandemokrasi Indonesia masih bertumpu pada mekanisme pemilu yang berjalan serta kebebasanmasyarakat dalam menyampaikan pendapat. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menjagastabilitas politik nasional, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, keberhasilan menjaga stabilitaspolitik ini menjadi salah satu faktor yang mendukung tingginya tingkat kepuasan masyarakat.Peneliti Poltracking lainnya, Yoki Alvetro, menjelaskan bahwa survei ini dilakukan denganmetode multistage random sampling yang melibatkan 1.220 responden. Dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, hasil survei inidinilai cukup representatif dalam menggambarkan opini publik secara nasional. Pengumpulandata dilakukan melalui wawancara tatap muka pada periode 2 hingga 8 Maret 2026, yang kemudian diverifikasi secara ketat untuk memastikan validitas data.Dalam prosesnya, Yoki Alvetro menegaskan bahwa seluruh data yang masuk telah melaluitahap verifikasi menyeluruh di pusat data, bahkan sebagian sampel juga dilakukanpengecekan ulang sebagai bagian dari kontrol kualitas. Hasilnya menunjukkan tidak adanyakesalahan signifikan, sehingga temuan survei ini dapat dijadikan rujukan dalam membacatren persepsi publik terhadap kinerja pemerintah saat ini.Jika dilihat secara lebih luas, capaian tingkat kepuasan publik ini juga tidak lepas dariberbagai langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah selama setahun terakhir. Selainprogram Makan Bergizi Gratis, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunaninfrastruktur, digitalisasi layanan publik, serta penguatan sektor UMKM sebagai tulangpunggung ekonomi nasional. Upaya ini secara perlahan membentuk persepsi positif di tengahmasyarakat bahwa pemerintah hadir dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, mari kita sebagai bagian dari publik tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga turut aktifmengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan bersama dan mampumenjawab tantangan masa depan dengan lebih baik.*) Pengamat Politik dan Kebijakan Strategis Nasional
- Advertisement -

Baca berita yang ini