Bangun Desa Devisa di Jawa Timur, LPEI Genjot Ekspor Udang

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pertumbuhan ekspor udang di Jawa Timur terus ditingkatkan, lewat peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan membangun desa devisa kluster udang.

Hal itu dilakukan, karena produk udang dan olahannya asal Jawa Timur, Indonesia, berpotensi besar memenuhi kebutuhan pasar global.

Berdasarkan data dari International Trade Center (dalam tademap.org), nilai ekspor Perikanan (HS 03 dan 1603-1605) Dunia di pasar global pada tahun 2021 mencapai USD164,24 miliar (naik 15,34 persen yoy).

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) ekspor Perikanan Dunia secara rata-rata meningkat 3,23 persen per tahun.

Secara spesifik untuk produk udang dan olahannya (HS 0306 dan 1605), pada tahun 2021 mencapai USD48,36 miliar (meningkat 26,27 persen yoy pada 2021). Selama lima tahun terakhir (2017-2021) ekspor udang dan olahannya dunia secara rata-rata meningkat 4,91 persen per tahun.

Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor komoditas perikanan dan menempati peringkat 11 dunia, selain itu juga menguasai pangsa pasar ekspor sebesar 3,2 persen pada 2021 atau mencapai 5,26 miliar US dolar.

Adapun lima negara pengekspor utama komoditas perikanan di dunia adalah Tiongkok, Norwegia, Vietnam, India dan Kanada.

Kepala Divisi IEB Institute, Rini Satriani menjelaskan, khusus untuk produk udang dan olahannya, Indonesia mampu menempati peringkat keenam setelah India, Ekuador, Tiongkok, Kanada dan Vietnam.

Nilai ekspor udang dan olahannya Indonesia kata dia pada 2021 mencapai 2,92 miliar US dolar atau berkontribusi 6,03 persen terhadap total ekspor udang dan olahannya dunia pada 2021.

“Jika dibandingkan terhadap total ekspor perikanan Indonesia, maka ekspor udang dan olahannya Indonesia berkontribusi sebesar 55,41 persen,” kata Rini, Senin 18 Juli 2022.

Diketahui, nilai ekspor perikanan Indonesia untuk periode Januari-Mei 2022 mencapai 2,26 miliar US dolar atau naik 15,04 persen YoY dari 1,96 miliar US dolar dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Untuk produk udang dan olahannya selama Januari-Mei 2022 pun mengalami peningkatan sebesar 17,56 persen. (YoY) atau mencapai 1,27 miliar US dolar atau naik dari 1,08 miliar US dolar pada Januari-Mei 2021).

Berdasarkan jenis komoditas, ekspor udang Indonesia didominasi oleh lobster, udang kecil (shrimp), udang besar (prawn) dengan negara tujuan ekspor utamanya adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Vietnam dan Thailand.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini