Pemerintah Optimalkan Potensi dan Produktivitas UMKM via Digitalisasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan potensi dan produktivitas UMKM melalui pengembangan digitalisasi. Salah satu tujuannya adalah mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional yang didominasi oleh Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Fixy mengatakan, digitalisasi menjadi penting karena dapat membantu UMKM meningkatkan hasil pendapatan atau transaksi. Kemudian, membuat pencatatan keuangan lebih teratur, serta meningkatkan literasi keuangan.

“Kalau bicara data, ada dari CORE. CORE mengatakan bahwa 68% UMKM menyatakan peningkatan pendapatan. Dan mereka juga menyampaikan yang menarik adalah, yang dibawa oleh pandemi ini adalah digitalisasi,” kata Fixy.

Digitalisasi menjadi suatu hal krusial bagi UMKM lantaran struktur demografi Indonesia yang didominasi generasi milenial memungkinkan adanya pengadopsian teknologi digital dengan sangat cepat. Selain itu, ia menyebut 41 persen transaksi ekonomi digital di Asia Tenggara saat ini juga berasal dari Indonesia.

“Itu sebetulnya salah satu kekuatan kita, yang harusnya bisa dimanfaatkan. Jangan sampai transaksi digital kita hanya menjadi pasar saja, tapi yang ditransaksikan produk dari luar,” ujarnya.

Pemerintah dalam memperluas pemanfaatan dan membangun kesadaran digitalisasi sampai saat ini telah mengoptimalkan program Bangga Buatan Indonesia (BBI). BBI merupakan gerakan nasional yang dirancang pemerintah dan diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2020 lalu.

Hingga akhir tahun 2022 pemerintah telah menargetkan 20 juta UMKM dapat onboarding, yang mana sampai saat ini data menunjukan baru ada sekitar 18,5 juta UMKM.

Ada tiga pilar penting yang mendukung keberhasilan UMKM, yaitu pembinaan, pengembangan, dan proteksi melalui asuransi. Beberapa hal yang dapat diproteksi melalui asuransi adalah perlindungan diri, perlindungan aset, perlindungan transaksi dan perlindungan operasional.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini