Kementerian PUPR Sudah Punya Tiga Konsep Rancangan Bangunan Wakil Presiden, Perkantoran Legislatif, Yudikatif dan Kompleks Peribadatan untuk IKN

Baca Juga

MATA INDONESIA, TANGERANG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memiliki tiga konsep rancangan Kompleks Istana Wakil Presiden, Kompleks Perkantoran Legislatif, Kompleks Perkantoran Yudikatif dan Kompleks Peribadatan.

Ketiganya merupakan hasil penjurian tahap I sayembara konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Tiga konsep tersebut merupakan hasil evaluasi dari 246 konsep yang terdaftar sejak 28 Maret 2022.

“Setelah terpilih 3 peserta dengan penilaian terbaik, tahap selanjutnya adalah Presentasi Nominator dan Penjurian Tahap 2 bagi peserta nominasi untuk pemeringkatan pemenang,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti di Tangerang Selatan yang dikutip Rabu 8 Juni 2022.

Tiga desain terbaik tersebut memenuhi kriteria konsep perancangan kawasan dan bangunan di IKN Nusantara.

Kriteria itu antara lain memenuhi key performance indicator (KPI) terkait bangunan gedung yang telah ditetapkan dalam Dokumen Urban Design Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) – IKN.

Selain itu, desain mencerminkan identitas bangsa dalam desain interior maupun eksterior bangunan.

Desain juga harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang Bangunan Gedung Negara (BGN), menerapkan prinsip green building, dan menerapkan prinsip kemudahan bangunan gedung.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Persatuan Papua Kunci Percepatan Pembangunan di Tanah Cenderawasih

Oleh : Loa MuribPersatuan merupakan modal sosial paling berharga dalam mendorong percepatanpembangunan di Tanah Cenderawasih. Di tengah berbagai agenda pembangunan yang terus berlangsung, Papua membutuhkan semangat kebersamaan yang mampumenyatukan seluruh daerah, tokoh adat, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakatdalam satu tujuan yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua dan seluruh masyarakat Papua. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapatterwujud apabila stabilitas, keamanan, dan solidaritas sosial tetap terjaga.Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat terus menunjukkan komitmen dalam mempercepat pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan strategis, termasukpenguatan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layananpendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai upayatersebut akan memberikan hasil optimal apabila didukung oleh kondisi sosial yang kondusif dan semangat kebersamaan antardaerah di seluruh Tanah Papua.Forum Strategis Percepatan Pembangunan Papua 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Mimika menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Papua untuk menyatukan visi pembangunan. Gubernur Papua...
- Advertisement -

Baca berita yang ini