Presiden Soekarno Pernah Selamat dari Cobaan Pembunuhan karena Jalankan Ibadah Puasa

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Mungkin tak banyak orang tahu, bahwa ibadah puasa di bulan ramadan pernah menyelamatkan Presiden pertama RI Soekarno dari upaya pembunuhan. Hal tersebut dikatakan oleh cucunya yang juga ketua DPR RI Puan Maharani.

“Alhamdulillah, Allah Swt. Berkehendak lain sehingga upaya-upaya itu selalu gagal,” kata Puan Maharani mengutip Hops.ID, Minggu 17 April 2022.

Puan menyebut, salah satu ancaman pembunuhan itu terjadi pada bulan Ramadan 1379 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Maret 1960. Saat itu memasuki puasa hari ke 11. Saat itu Presiden Soekarno sedang memimpin sidang Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

“Pada siang itu, terjadi bombardir tembakan ke arah Istana, atau tepatnya di ruang makan,” kata Puan.

Teror pembunuhan itu dilancarkan oleh seorang pilot angkatan udara Daniel Alexander Maukar di ruang makan istana. Saat itu Bung Karno yang dikiranya sedang santap siang. Padahal, Bung Karno sedang puasa sehingga tidak berada di ruang makan.

“Upaya pembunuhan itu hanya meninggalkan bekas lubang di dinding ruang makan Istana,” kata Puan.

Atas perbuatannya, Daniel kemudian terancam hukuman mati di pengadilan militer menerima pengampunan dari presiden pertama RI Soekarno sehingga menjalani hukuman 8 tahun penjara.

“Itulah salah satu berkah puasa, berkah yang dikaruniakan Tuhan YME pada bulan suci Ramadhan yang dirasakan Bung Karno sehingga selamat dari upaya pembunuhan,” kata Puan.

Puan pun mengajak seluruh umat Islam pada bulan Ramadhan yang mulia dan penuh keberkahan ini dengan aktivitas positif, produktif, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Presiden Prabowo Perkuat Agenda Pemerintahan Bersih dan Berintegritas Tanpa Korupsi

Oleh: Mila Fitri RahmawatiKomitmen membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsimenjadi salah satu fondasi utama dalam arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinanPresiden Prabowo Subianto. Di tengah berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkandukungan pembiayaan besar serta tata kelola yang akuntabel, upaya pemberantasan korupsi tidakhanya menjadi agenda penegakan hukum semata, tetapi juga merupakan prasyarat penting untukmemastikan setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan bagi kepentingan rakyat.Pernyataan Presiden Prabowo dalam rapat konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuatsistem pengawasan dan penegakan hukum. Presiden secara terbuka meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), serta Jaksa Agung untuk menyampaikan seluruh kebutuhan kelembagaan yang diperlukan guna memperkuat kapasitas pengawasan dan pemberantasan korupsi. Langkahtersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak sekadar menyampaikan komitmen normatif, melainkan juga menyiapkan dukungan nyata berupa penguatan sumber daya manusia, anggaran, maupun instrumen kelembagaan.Korupsi selama ini menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan nasional. Kebocoran anggaran menyebabkan berkurangnya efektivitas program pemerintah, menghambatinvestasi, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta memperlemah kepercayaan masyarakatterhadap institusi negara. Oleh karena itu, ketika Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinyatidak ingin uang rakyat dicuri dan tidak ingin negara dilecehkan oleh praktik-praktik koruptif, pesan tersebut memiliki makna strategis yang jauh melampaui penindakan hukum semata. Pesantersebut mencerminkan tekad untuk membangun budaya pemerintahan yang menjunjung tinggiakuntabilitas dan tanggung jawab publik.Penguatan lembaga pengawasan dan penegakan hukum menjadi langkah yang sangat relevandalam konteks pembangunan nasional saat ini. Berbagai program prioritas pemerintah, mulaidari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penguatanketahanan pangan, hingga Program Makan Bergizi Gratis, membutuhkan tata kelola yang kuatagar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Tanpa pengawasan yang efektif, potensi penyimpangan akan selalu menjadi ancaman yang dapat mengurangi dampakpositif dari berbagai kebijakan tersebut.Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ketua KPK Setyo Budiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin berada pada posisi strategis dalam memastikan agenda pemberantasan korupsiberjalan secara efektif. Dukungan penuh dari Presiden kepada ketiga lembaga tersebutmenunjukkan adanya kesamaan visi antara pemimpin politik dan aparat penegak hukum untukmenciptakan pemerintahan yang transparan. Sinergi ini penting karena keberhasilanpemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan koordinasiyang kuat antara pengawasan internal, pencegahan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini