MATA INDONESIA, JAKARTA – Narasi yang muncul di sejumlah media sosial tentang rencana aksi demo 11 April untuk menurunkan presiden, terbantahkan oleh Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal.
Menurutnya tuntutan utama adalah meminta Presiden Joko Widodo untuk tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Wacana ini awalnya keluar dari tiga ketua Partai Politik yaitu Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartato (Golkar) dan Zulkifli Hasan (PAN).
”Pertama, mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara,” ujar Lutfhi.
Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang timbul dari aspek lingkungan. Hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.
Ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran. ”Tuntutan keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait (Menteri Perdagangan M Lutfi),” kata Lutfhi.
Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Tuntutan terakhir, menuntut dan mendesak Jokowi-Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.
BEM SI juga membantah poster ‘Turunkan Jokowi dan Kroninya” yang viral di sosial media. Koordinator BEM SI Kaharuddin memastikan bahwa poster tersebut hoaks. “Belum ada poster aksi yang kami keluarkan,” kata Kaharuddin.
“Di sini kami bukan untuk menggulingkan (Jokowi), kami tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah, karena hari ini oposisi itu lemah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini tidak ada penungangnya baik dari kubu politik mana pun. Tetapi murni aspirasi dari berbagai daerah yang diserap para mahasiswa untuk disampaikan kepada penguasa.
Independensi BEM SI dari kepentingan politik tertentu, kata dia, dapat terlihat dari kajian yang mendasari tuntutan-tuntutan kepada Istana.
“Setiap BEM SI melakukan aksi, itu ada kajian dari tuntutan. Ketika ada kajian, maka tidak bisa ada yang menggerakan. Kecuali mahasiswa,” ujar Kaharuddin.
Sementara Polda Metro Jaya mengaku belum menerima surat pemberitahuan dari pihak mana pun terkait aksi demonstrasi yang bakal digelar di depan Istana Negara pada 11 April.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, aksi unjuk rasa masyarakat dapat bubar apabila tidak memiliki izin resmi dari kepolisian.
“Tentunya ada UU Nomor 9 Tahun 1998. Dalam Pasal 15 demo atau unjuk rasa yang tidak mendapat izin atau laporan kepolisian ini dapat di bubarkan,” ujar Zulpan, Jumat.
Namun pihak BEM SI mengaku sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya. “Sudah, surat sudah masuk. Bukan izin (aksi), tetapi pemberitahuan,” ujar Lutfhi.
