Jurnalis Pengkritik Putin Tolak Tawaran Suaka dari Prancis: Saya Patriot!

Baca Juga

MATA INDONESIA, MOSKOW – Jurnalis Rusia yang memprotes kebijakan Presiden Vladimir Putin menginvasi Ukraina memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Ia juga menolak tawaran suaka yang diberikan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Marina Ovsyannikova, seorang editor di televisi Channel One, menerobos masuk ke set berita malam andalannya saat siaran berita berlangsung pada awal pekan lalu. Aksinya itu dikatakannya sebagai bentuk protes terhadap invasi Rusia ke Ukraina.

“Hentikan perang. Tidak untuk berperang,” katanya sambil memegang papan bertuliskan: “Jangan percaya propaganda. Mereka berbohong padamu di sini. Rusia menentang perang.”

Akibatnya, Marina ditahan dan pengadilan Moskow dengan cepat mendendanya senilai 30.000 Rubel atau sekitar 4 juta Rupiah. Tetapi meskipun dibebaskan, ia bisa menghadapi tuntutan lebih lanjut, mempertaruhkan tahun penjara di bawah undang-undang baru yang kejam.

Kepada televisi France 24 dari Moskow, Marina mengatakan ia telah menyerahkan semua dokumen pengunduran dirinya dari Channel One. “Itu prosedur hukum,” kata perempuan yang memiliki dua putra tersebut.

“Tapi kita harus mengakhiri perang saudara ini sehingga kegilaan ini tidak berubah menjadi perang nuklir. Saya berharap ketika putra saya lebih besar, dia akan mengerti mengapa saya melakukan ini,” sambungnya.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, awal pekan ini menawarkan suaka atau bentuk perlindungan konsuler lainnya kepada Marina, dengan mengatakan bahwa dia akan membicarakan kasusnya dengan Presiden Vladimir Putin.

Akan tetapi, kepada Der Spiegel Jerman, Marina menegaskan bahwa ia tidak akan menerima tawaran Presiden Macron dan akan tinggal di Rusia karena ia seorang patriot.

“Saya tidak ingin meninggalkan Rusia. Saya seorang patriot, anak saya terlebih lagi. Kami tidak ingin pergi dengan cara apa pun, kami tidak ingin pergi ke mana pun,” tegasnya, melansir The Guardian.

“Kebanyakan orang yang bekerja untuk televisi pemerintah sangat memahami apa yang sedang terjadi. Mereka tahu betul bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah,” ucapnya.

Marina menambahkan bahwa beberapa rekannya juga mengikuti jejaknya, mengundurkan diri. Namun, tidak sedikit yang memutuskan untuk bertahan, meski sebenarnya ingin pergi.

“Saya senang orang-orang menyerahkan surat pengunduran diri mereka tetapi situasi ekonomi sangat sulit dan orang-orang merasa sangat sulit untuk menghentikan pekerjaan mereka,” tuntasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini