Mendag Lutfi Bantah Tak Semua Perajin Tahu-Tempe Sepakat Mogok

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Di saat teriakan pembuat tahu-tempe soal mahalnya harga kedelai dan mogok produksi, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi menjanjikan akan membantu menjembatani perajin tahu dan tempe.

Menurut Luthfi, tak semua perajin sepakat untuk mengikuti mogok. ”Antara asosiasi ada yang tak setuju. Antardaerah ada perbedaan (pendapat),” ujar Luthfi di Yogyakarta, Selasa, 22 Februari 2022.

Ia mengatakan, upaya menjembatani masalah di tingkat produsen yang berdampak di pasaran akan dilakukan. Sebab, aksi mogok itu akan berimbas pada harga barang di pasaran.

”Kami akan menjembatani antara perajin dan penjual tempe di pasar dengan menentukan harga acuan tahu dan tempe. Ini akan segera kita keluarkan. Mudah-mudahan kebuntuan daripada ini bisa diselesaikan,” katanya.

Kenaikan harga komoditas kedelai menjadi pemicu masalah itu. Padahal, menurut dia, tingginya harga kedelai saat ini lebih rendah dari Mei 2021 lalu. Harga kedelai saat ini sekitar Rp11.500 per kilogram, sementara pada Mei 2021 sebesar Rp12 ribu per kilogram.

Ia menambahkan, kenaikan harga kedelai saat ini tak lepas dari kenaikan harga di tingkat pasar dunia. Situasi itulah yang menyebabkan kenaikan harga di domestik atau tingkat nasional.

”Harga kedelai saat ini 15,86 dolar per bushel atau Rp11.500 per kilogram di perajin. Stok kedelai saat ini 13 ribu ton. Cukup untuk (kebutuhan) dua bulan,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Ekonomi Hijau, Jalan Baru Pemerintah Menciptakan Jutaan Lapangan Kerja Masa Depan

Oleh: Naufal AkbarDi tengah tantangan perlambatan ekonomi global, ancaman perubahan iklim, dandinamika pasar tenaga kerja yang terus berubah, Indonesia membutuhkan strategipembangunan yang tidak hanya mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi jugamenciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, komitmenpemerintah mendorong transformasi ekonomi hijau menjadi salah satu langkahstrategis yang patut diapresiasi karena menawarkan solusi ganda: menjaga lingkungansekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.Selama beberapa dekade, pembangunan ekonomi sering kali dihadapkan pada dilemaantara pertumbuhan dan pelestarian lingkungan. Namun paradigma tersebut kini mulaiberubah. Berbagai negara di dunia membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapatberjalan beriringan dengan upaya perlindungan lingkungan melalui penerapan ekonomihijau. Indonesia pun semakin menunjukkan keseriusannya untuk mengambil perandalam transformasi tersebut.Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa kebutuhan terhadap profesi berbasiskeberlanjutan akan terus meningkat seiring percepatan transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa agenda lingkungan bukan sekadarupaya konservasi, tetapi telah berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baruyang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.Berbagai profesi baru diperkirakan akan tumbuh pesat pada masa mendatang. Mulaidari ahli energi terbarukan, pengelola sampah modern, insinyur lingkungan, penelitibiodiversitas, analis karbon, spesialis ekonomi sirkular, hingga wirausaha hijau akanmenjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi masa depan. Kehadiran profesi-profesitersebut memperlihatkan bahwa transformasi hijau bukan ancaman bagi dunia kerja, melainkan peluang yang membuka ruang bagi lahirnya jutaan pekerjaan baru yang lebih berkualitas.Komitmen pemerintah ini juga selaras dengan visi Asta Cita Presiden PrabowoSubianto yang menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai salah satu fondasi menujuIndonesia Emas 2045. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanyaberorientasi pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikanbahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.Potensi penciptaan lapangan kerja hijau semakin besar karena Indonesia memilikimodal yang sangat kuat. Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, kawasan mangrove yang luas, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta garis pantaiterpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki sumber daya yang dapat menjadi fondasipengembangan ekonomi hijau. Upaya menjaga hutan, melindungi gambut danmangrove, mengelola sampah, menjaga kualitas sungai dan laut, hinggamengembangkan ekonomi sirkular bukan hanya penting untuk lingkungan, tetapi jugaberpotensi menciptakan rantai ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja.Salah satu contoh konkret dapat dilihat dari target pemerintah untuk mencapaipengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah mendorong pengembangan berbagai teknologi pengolahan sampah sepertiRefuse Derived Fuel (RDF), Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), hinggateknologi pirolisis. Pengembangan sektor ini tentu membutuhkan sumber daya manusiayang kompeten, mulai dari tenaga teknis, operator, peneliti, hingga pelaku usaha yang bergerak dalam industri daur ulang dan ekonomi sirkular.Optimisme terhadap ekonomi hijau juga mendapatkan dukungan dari berbagaikalangan. Ketua Dewan Pembina IKA Unpad, Burhanuddin Abdullah, berpandanganbahwa biaya mempertahankan model pembangunan lama justru semakin mahaldibandingkan melakukan transisi menuju ekonomi hijau. Menurutnya, ekonomi hijauharus dipandang sebagai peluang besar untuk menciptakan sumber pertumbuhanekonomi baru sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai lembaga internasional. United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai sistemekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sekaligusmengurangi risiko lingkungan. Sementara World Bank memperkenalkan konsepinclusive green...
- Advertisement -

Baca berita yang ini