Operasi Pasar di Karawang, 1.500 Kemasan Minyak Goreng Dijual Rp14.000 Per Liter

Baca Juga

MATA INDONESIA, KARAWANG – Pemda Provinsi Jawa Barat bersama Pemda Kabupaten Karawang melakukan operasi pasar minyak goreng di Kampung Budaya, Teluk Jambe, Kabupaten Karawang.

Ada sekitar 1.500 liter minyak goreng berupa kemasan pada operasi pasar kali ini. Minyak goreng dijual dengan harga 14 ribu Rupiah per liter. Setiap orang hanya dibolehkan membeli dua liter minyak goreng.

Dengan operasi pasar ini, diharapkan harga dan stok minyak goreng di pasaran bisa kembali normal. Mengingat dalam beberapa hari belakangan, Ridwan Kamil menerima banyak curhatan dari ibu-ibu hingga pedagang tentang kelangkaan stok dan kenaikan harga minyak goreng.

“Hari ini 1.500-an di satu desa di Karawang dan nanti tiap hari kita lakukan sebagai bagian komitmen dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Karawang,” kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Kami dari Pemprov dari Pemkab melakukan banyak operasi pasar di bulan-bulan kemarin. Sempat turun kemudian ada kelangkaan lagi. Tentulah ibu-ibu curhat-curhat lagi,” ujar pria yang kerap disapa Kang Emil.

Kang Emil juga berharap pemerintah pusat segera mungkin bisa mengendalikan stok dan harga minyak di pasaran. Pemda Provinsi Jawa Barat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menstabilkan harga dan stok minyak goreng di pasaran.

“Kita juga koordinasikan dua arah, satu ke pemerintah pusat. Hari ini ada kabar 24 juta liter akan didistribusikan ke daerah-daerah. Sambil kita lakukan juga operasi pasar agar harga tetap di angka Rp14.000,” ucapnya.

“Ini juga saya instruksikan ke seluruh wilayah agar membantu stabilisasi harga walaupun jangka panjangnya harus kita pikirkan, karena teorinya sawit ini bisa jadi minyak goreng, bisa jadi bahan bakar biodiesel,” ungkapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini