Nasib 5 WNI di Tonga Masih Tanda Tanya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha mengungkapkan bahwa nasib warga negara Indonesia (WNI) di Tonga masih belum dapat dikonfirmasi.

Hal tersebut lantaran komunikasi di Tonga belum pulih pasca letusan gunung merapi Hunga Tonga-Hunga Haʻapai pada Sabtu, (15/1). Sehingga kabar mengenai lima WNI yang berada di negara tersebut masih belum bisa diketahui.

“Terdapat lima WNI di Tonga saat kejadian. Kelima WNI tersebut diketahui tinggal di Nuku’alofa. Belum diketahui kondisi mereka saat ini karena komunikasi yang terputus,” ucap Judha Nugraha.

“Berdasarkan informasi Pemerintah Selandia Baru, hingga saat ini belum ada laporan terkait jatuhnya korban jiwa pasca letusan dan peristiwa tsunami,” lanjut Judha.

Judha menambahkan, KBRI Wellington terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak di Selandia Baru dan Tonga untuk mengetahui kondisi para WNI di Tonga.

“KBRI Wellington sudah hubungi simpul WNI di masing-masing tempat dan dilaporkan tidak ada WNI yang menjadi korban,” ucapnya, menambahkan untuk menghubungi hotline KBRI Wellington +6421713167 atau email kepada [email protected] jika membutuhkan informasi.

Pada Sabtu (15/1) gelombang tsunami yang disebabkan oleh letusan gunung berapi bawah laut melanda negara Pasifik, Tonga. Rekaman media sosial menunjukkan air mengalir melalui gereja dan beberapa rumah, dan saksi mata mengatakan abu jatuh di ibu kota, Nuku’alofa.

Suara dentuman letusan gunung berapi Hunga Tonga-Hunga Haʻapai bahkan terdengar di Pasifik Selatan, hingga Selandia Baru dan Australia. Sementara ibukota Tonga terletak hanya 65km utara dari gunung berapi, di pulau utama negara itu Tongatapu.

Kemudian pada Minggu (16/1), hujan abu vulkanik menyelimuti negara Pasifik tersebut. Wilayah yang paling terdampak adalah Tongatapu, sebuah pulau utama di Tonga.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini