Pemerintah Terus Tekan Kesenjangan untuk Menyelesaikan Masalah Keamanan di Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya menekan kesenjangan ekonomi di Papua sebagai wujud keseriusan dalam rangka menyelesaikan persoalan keamanan di Tanah Papua. Upaya ini sudah sepatutnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta juga menilai bahwa permasalahan kesenjangan harus segera diselesaikan agar sektor keamanan tidak terkena dampaknya.

“Ini harus diselesaikan dan pemerintah harus mengejar supaya angka kesenjangan ekonomi bisa ditekan. Secara paralel kualitas hidup masyarakat ditingkatkan dan permasalahan keamanan diselesaikan,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Sabtu 18 Desember 2021.

Sebelumnya mantan Staf khusus bidang otonomi daerah di era Susilo Bambang Yudhoyono, Velix Wanggai pernah mengungkapkan bahwa kesenjangan dan ketidakadilan merupakan amunisi untuk mengganggu keamanan di Papua.

“Setting persoalan dari Papua yang mungkin kita lihat unik dan kompleks, karena kita melihat ada sentra wilayah yang selama ini terisolasi dan belum terlayami dalam konteks pembangunan, di daerah masih yang relatif tertinggal,” kata Velix.

Kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi yang berjarak menjadi bibit persoalan yang selama ini terjadi di Papua.

“Irisan dengan ketertinggalan itu menjadi amunisi munculnya sentra pergerakan perlawanan terhadap pemerintah sehingga ada alasan saling beririsan, kekecewaan pembangunan, pelayanan birokrasi yang terbatas, pelayanan dasar pendidikan yang terbatas tentu ada ideologi yang masih melekat dan sentra perlawanan itu ternyata terkonsentrasi di wilayah terpencil khususnya Kabupaten Puncak Jaya,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini