Tak Takut Hantu, PM Jepang Tinggal di Rumah Dinas yang Angker

Baca Juga

MATA INDONESIA, TOKYO – Untuk yang pertama kalinya dalam satu dekade, seorang Perdana Menteri (PM) Jepang akan tinggal di kediaman resmi. Sebuah bangunan berusia seabad yang diselimuti histori yang menyeramkan.

Pada akhir pekan lalu, PM Fumio Kishida pindah ke rumah dinas yang berukuran 5,183 meter persegi yang dibuka pada 1929, menurut surat kabar Nikkei. Keputusannya menempati rumah dinas tersebut agar lebih dekat dengan kantornya.

“Sudah lama sejak saya terakhir pindah dan saya merasa segar,” kata Kishida kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa dia membuat keputusan pindah untuk berkonsentrasi pada tugas resmi, melansir Straits Times.

Tempat tinggal tersebut mengalami renovasi dan selesai tahun 2005. Bukan hanya itu, pendeta Shinto juga melakukan sebuah ritual guna mengusir roh-roh jahat yang diyakini telah menempati rumah dinas tersebut selama beberapa dekade.

Sementara PM Jepang sebelumnya, yakni Yoshihide Suga memutuskan untuk tinggal di kompleks peprumahan untuk anggota parlemen. Lokasi yang mungkin membantunya mengarahkan dan menangani anggota parlemen dari media.

Sedangkan PM Shinzo Abe tinggal di kediaman pribadinya di distrik Shibuya Tokyo, sekitar 15 menit dari kantor dengan mobil. Meskipun kediaman resmi tidak berpenghuni, pembayar pajak masih membutuhkan biaya sekitar 160 juta yen  per tahun untuk pemeliharaan.

Kediaman dan kantor asli dibangun saat Tokyo bangkit dari gempa bumi dahsyat tahun 1923 dan terinspirasi dari Imperial Hotel yang dirancang oleh arsitek Amerika Serikat (AS), Frank Lloyd Wright.

Hotel secara resmi dibuka pada hari yang sama ketika gempa melanda Tokyo dan hotel tersebut selamat dari peristiwa bencana yang meratakan sebagian besar ibu kota dan menewaskan puluhan ribu orang.

Tiga tahun setelah kantor perdana menteri dibuka, perwira angkatan laut muda menerobos masuk dan membunuh Perdana Menteri Tsuyoshi Inukai tahun 1932. Empat tahun kemudian, fasilitas itu menjadi tempat pemberontakan militer lainnya, tetapi Perdana Menteri Keisuke Okada bersembunyi di lemari dan selamat.

Sementara lima orang ditembak mati dan apa yang dianggap sebagai lubang peluru tertinggal di atas pintu masuk utama berfungsi sebagai pengingat pemberontakan yang datang ketika negara itu jatuh ke dalam pemerintahan militeristik.

Ketika Jepang bangkit dari kehancuran Perang Dunia II, dan selama beberapa dekade berikutnya, tidak ada renovasi besar pada fasilitas tersebut, yang menjadi usang dan dipandang oleh banyak pekerja kantor Kabinet sebagai suram.

Mantan Perdana Menteri Yoshiro Mori mengatakan kepada Abe bahwa dia melihat hantu di sana, menurut laporan surat kabar Sankei.

Aula besarnya masih digunakan untuk menampung tamu asing, seperti mantan Presiden AS George H.W. Bush, yang jatuh sakit saat jamuan makan tahun 1992 di sana dan muntah di pangkuan Perdana Menteri Kiichi Miyazawa saat ia pingsan.

Pemerintah telah menghabiskan sekitar 8,6 miliar Yen untuk mengubah tempat tinggal menjadi lingkungan seperti rumah sendiri. Ukiran kata yang rumit dan kamar-kamar berornamen telah dipugar dengan susah payah. Dekorasi istimewanya telah dilestarikan, termasuk ukiran burung hantu batu yang berjaga di luar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini