Kerjasama Kodam XVII/Cenderawasih dan PMI Tingkatkan Kesehatan Warga Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kerjasama antara Kodam XVII/Cenderawasih dan Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan perwujudan keseriusan untuk menyukseskan beberapa program PMI Pusat yang ada di Provinsi Papua. Beberapa programnya meliputi donor darah dan sosialiasi vaksinasi bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur khususnya di Provinsi Papua agar kesehatan warga meningkat.

Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste Alexandre Faite menegaskan bahwa mereka akan membantu, menambah dan memperbaiki fasilitas seperti ambulance, obat-obatan dan fasilitas kesehatan lainnya.

ICRC juga akan membantu dalam program vaksinasi Nasional agar dapat menekan dan memutus penyebaran Covid-19 yang ada di Provinsi Papua.

Sementara Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung dan membantu semaksimal mungkin program atau kegiatan yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Papua.

Selain itu, Pangdam juga menegaskan bahwa Kodam XVII/ Cenderawasih telah bersinergi dengan Polda Papua dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19.

Adapun, sebelumnya Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono sudah menerima audiensi pengurus PMI Pusat Letjen TNI (Purn) Sumarsono dan Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste Alexandre Faite di Makodam Jayapura.

Pengurus PMI, Letjen TNI (Purn) Sumarsono juga mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan Pangdam XVII/Cenderawasih serta pejabat yang mendampingi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Jalan Inpres Daerah: Infrastruktur dan Jalan Kesejahteraan

*) Oleh: Maya Sri LestariPembangunan infrastruktur selama ini sering dipandang sebatas proyek fisik yang menghasilkan jalan, jembatan, atau sarana transportasi lainnya. Padahal, bagimasyarakat di daerah, infrastruktur jalan merupakan fondasi utama yang menentukankelancaran aktivitas ekonomi, akses layanan publik, dan pemerataan pembangunan. Dalam konteks tersebut, peresmian ruas jalan sepanjang 1.151 kilometer yang menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) menunjukkankomitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus membukajalan menuju kesejahteraan yang lebih merata. Kebijakan ini menjadi bukti bahwapembangunan tidak hanya difokuskan pada kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar.Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jalan daerah merupakan urat nadiperekonomian rakyat. Pernyataan tersebut memiliki dasar yang kuat karena sebagianbesar aktivitas produksi masyarakat berlangsung di wilayah pedesaan dan daerahpenyangga ekonomi nasional. Hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagaiproduk usaha mikro dan kecil sangat bergantung pada ketersediaan akses jalan yang memadai untuk menjangkau pasar. Tanpa konektivitas yang baik, biaya distribusimenjadi tinggi dan daya saing produk lokal semakin melemah. Oleh karena itu, pembangunan jalan daerah tidak hanya menciptakan akses fisik, tetapi juga memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat.Lebih jauh, kehadiran jalan yang berkualitas mampu menghubungkan desa-desaproduktif dengan pusat perdagangan, kawasan industri, serta jaringan logistiknasional. Selama ini, banyak daerah memiliki potensi ekonomi besar namunterhambat oleh buruknya infrastruktur transportasi. Akibatnya, biaya pengangkutanmeningkat, waktu distribusi menjadi lebih lama, dan keuntungan yang diterimamasyarakat menjadi tidak optimal. Melalui pembangunan jalan daerah yang lebih luasdan terintegrasi, hambatan tersebut dapat dikurangi sehingga manfaat ekonomi dapatdirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.Selain itu, pembangunan jalan daerah juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Infrastruktur yang baik mempercepat akses masyarakat terhadap pendidikan, layanankesehatan, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Anak-anak sekolah dapat menempuhperjalanan dengan lebih aman dan efisien, sementara masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat memperoleh akses yang lebih cepat ke pusatpelayanan. Dengan demikian, pembangunan jalan tidak hanya berkontribusi terhadappertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secarakeseluruhan.Sejalan dengan visi tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskanbahwa Program Inpres Jalan Daerah merupakan tindak lanjut dari Instruksi PresidenNomor 11 Tahun 2025 yang berfokus pada percepatan konektivitas guna mendukungswasembada pangan, energi, dan air. Kebijakan ini menunjukkan bahwapembangunan jalan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi besarpembangunan nasional. Konektivitas yang baik memungkinkan distribusi hasilproduksi berlangsung lebih efisien, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomidaerah. Dalam konteks swasembada pangan, keberadaan jalan yang memadaimenjadi faktor penting untuk memastikan hasil panen dapat segera sampai ke pasar tanpa mengalami hambatan logistik yang merugikan petani.Selanjutnya, penguatan konektivitas juga berperan dalam menjaga stabilitas rantaipasok nasional....
- Advertisement -

Baca berita yang ini