Meski Banyak Kritik ke Pemerintah, Presiden Jokowi Jamin Kebebasan Pers

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kritikan yang ditulis media kepada pemerintah tak menyurutkan kebebasan pers.

Presiden Joko Widodo mengaku tak mempersoalkan keberadaan kritik.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Kongres Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) secara daring, Jumat 29 Oktober 2021. ”Saya juga menyadari begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan. Kritik yang membangun itu sangat penting,” kata Jokowi, seperti dikutip dari IJTI Channel.

Pemerintah akan bertanggung jawab terhadap segala kritik yang ada. Kritik dinilai penting untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat. ”Pemerintah akan menjawab dengan pemenuhan tanggung jawab agar membuahkan hasil yang diharapkan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Presiden pun menyampaikan terima kasih kepada para jurnalis televisi yang telah membantu pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 selama hampir dua tahun ini.  Ia berharap informasi yang disampaikan para jurnalis selalu akurat, memberikan apresiasi sekaligus semangat, tetapi juga memuat kritik yang konstruktif.

Pada masa pandemi seperti ini, kata Jokowi, penyebaran informasi membanjiri ruang publik dengan begitu pesat. Di tengah situasi tersebut peran jurnalis menjadi semakin penting.

Jokowi mengatakan bahwa jurnalis telah menjadi suluh kegelapan, menjaga situasi tetap jernih, dan membangkitkan optimisme serta harapan masyarakat. Presiden memastikan bahwa pemerintah akan terus menjamim kemerdekaan pers.

“Pemerintah akan terus memegang teguh komitmen untuk menjaga kemerdekaan pers, membuka ruang bagi insan pers untuk menyuarakan kepentingan publik. Terbuka atas sikap kritis dan solutif mengawal berbagai kebijakan pemerintah,” katanya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini