Waspada! BMKG Deteksi Adanya 35 Titik Panas di Provinsi Riau

Baca Juga

MINEWS, RIAU – BMKG Stasiun Pekanbaru mendeteksi sebanyak 35 titik panas dengan tingkat kepercayaan di atas 50 persen sebagai indikasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 10 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Titik panas terbanyak terpantau menyebar di Kabupaten Pelalawan dengan tujuh titik panas, serta Bengkalis, Rokan Hilir dan Siak masing-masing enam titik panas.

Titik panas turut menyebar di Kampar tiga titik, Rokan Hulu dua titik, serta satu titik panas masing-masing menyebar di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kota Pekanbaru.

Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru, Sukisno di Pekanbaru berkata, pihaknya juga mendeteksi lonjakan titik-titik panas yang terdeteksi di sejumlah provinsi di Pulau Sumatra.

Selain 35 titik panas di Riau, turut terpantau 18 titik panas di Sumatera Selatan, tujuh titik di Jambi, empat titik di Bengkulu serta tiga titik panas masing-masing di Lampung, Sumbar, Sumut dan dua titik panas di Bangka Belitung.

Sukisno menyebut 35 titik panas di Riau, BMKG menyebut 17 titik di antaranya dipastikan sebagai titik api atau indikasi kuat terjadinya Karhutla dengan tingkat kepercayaan diatas 70 persen.

“Sebanyak 17 titik panas itu menyebar di Pelalawan dan Rokan Hilir masing-masing empat titik, tiga titik api di Siak, dua titik di Rokan Hulu, serta masing-masing satu titik api di Bengkalis, Kampar, Indragiri Hulu dan Pekanbaru,” kata Sukisno, Sabtu 13 Juli 2019.

Titik panas yang terpantau di Riau pada hari ini merupakan yang terbanyak dalam sebulan terakhir.

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan sebanyak 1.500 personel gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, hingga tokoh agama dan masyarakat disebar ke desa-desa di Provinsi Riau yang dianggap rawan terjadinya Karhutla.

Hingga awal Juli 2019 ini, tercatat lebih dari 3.300 hektare lahan di Riau hangus terbakar. Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah yang terluas mengalami Karhutla dengan luas mencapai 1.435 hektare.

Selain Bengkalis, kebakaran turut melanda wilayah Rohil dengan luas kebakaran mencapai 606,25 hektare. Selanjutnya Siak 366 hektare, Dumai 269,75 hektare dan Meranti 232,7 hektare.

Kemudian, di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) 120 hektare, Pelalawan 95 hektare, Indragiri Hulu (Inhu) 71,5 hektare, Kampar 64,9 hektare dan Kuansing lima hektare. Pemerintah Provinsi Riau telah mengaktifkan Satgas Karhutla setelah menetapkan status siaga darurat sejak 19 Februari hingga 31 Oktober 2019 mendatang.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini