Menpora Tunjuk Raja Sapta Oktohari Pimpin Tim Investigasi soal Sanksi WADA untuk Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTAMenpora Zainudin Amali menunjuk Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari sebagai Ketua Tim Akselerasi dan Investigasi soal sanksi WADA untuk Indonesia.

WADA (Badan Anti-Doping Dunia) memberikan sanksi pada Indonesia melalui LADI (Lembaga Anti-Doping Indonesia) karena dianggap tidak patuh. Indonesia dengan beberapa negara lain tidak mengirimkan sampel uji doping di 2020 dan 2021.

Usai penunjukkan dan akan segera di SK-kan setelah komposisi tim lengkap, pria yang akrab disapa Okto itu menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan pemerintah sekaligus meminta dukungan semua pihak.

“Terima kasih atas kepercayaan pemerintah, mohon dukungan semua pihak agar akselerasi dan investasi dapat berjalan dengan cepat,” kata Okto, dalam jumpa pers virtual.

Untuk percepatan komunikasi dengan WADA dan pihak-pihak terkait, langkah pertama akan meminta informasi dan mendalami segala data dari LADI.

“Pak Menpora, untuk langkah pertama saya butuh waktu satu bulan guna menggali data-data dari LADI, selanjutnya akselerasi komunikasi segera dapat dilakukan,” ujarnya.

Adapun tentang investigasi untuk mencari tahu lebih jauh apa sebenarnya yang terjadi, mengapa bisa terjadi, dan siapa yang harus bertanggung jawab, tim akan menggandeng pihak-pihak yang berkompeten.

“Untuk investigasi saya akan melibatkan semua pihak-pihak yang memiliki kompetensi sehingga semua bisa jelas. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya dan mohon dukungannya sehingga percepatan pencabutan sanksi dapat segera terwujud,” ungkapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

PSN Picu Konflik Agraria, Penguasa Kebal Hukum, Masyarakat Kena Imbasnya

Mata Indonesia, Yogyakarta - Pemilu 2024 menjadi simbol dari semakin melemahnya demokrasi di Indonesia. Ketidakhadiran koalisi yang berpijak pada kepentingan rakyat menandakan hilangnya orkestrasi politik yang mampu memperjuangkan kedaulatan rakyat. Suara rakyat kini seolah hanya menjadi bagian dari strategi politik zaken kabinet, yang membuat rakyat bingung akan nasib suara mereka.
- Advertisement -

Baca berita yang ini