MINEWS, TANJUNG PINANG – Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau untuk segera tobat. Permintaan itu dikhususkan untuk pemimpin daerah tersebut selama ini melakukan kesalahan, tak terkecuali terlibat kasus korupsi.
Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bachtiar, mengingat Kepri masuk dalam zona merah berdasarkan hasil analisis pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Artinya, KPK memberi perhatian khusus kepada Kepri agar tidak terjadi korupsi.
“Sudah, sudah, sudah cukup Nurdin Basirun (Gubernur Kepri nonaktif) tersandung kasus korupsi, yang lain segera bertobat. Jangan menyusulnya karena melakukan kesalahan,” kata Bachtiar di Tanjungpinang, Jumat 12 Juli 2019.
Penetapan zona merah itu terkait permasalahan perijinan investasi, termasuk di sektor pertambangan. Jika sudah masuk zona merah, kata dia, berarti KPK memperkuat pengawasan.
Pada kesempatan yang sama, pihaknya pun mengingatkan kepala daerah hidup apa adanya, termasuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kewenangan yang diberikan negara bukan untuk memperkaya diri, melainkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan hidup berlebihan. Jalani kehidupan biasa saja supaya amanah,” ucapnya.
Kehidupan yang di luar batas, dengan biaya hidup yang besar menyebabkan kepala daerah tersandung kasus korupsi. Kepala daerah yang tersandung kasus korupsi kerap lupa diri, lupa dengan sumpah jabatan ketika sedang berkuasa. Padahal kekuasaan yang diberikan bersifat sementara.
“Jika sudah tersandung kasus korupsi, baru menyesali perbuatannya. Ini tidak boleh terjadi lagi,” katanya.
Biaya politik yang besar juga menyebabkan kepala daerah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Penyebabnya, cukup banyak kelompok yang menganggap kepala daerah itu seperti “sinterklas”.
Kondisi ini, menurut dia menjadi budaya politik yang tidak sehat, dan kerap menjerumuskan kepala daerah yang ingin disanjung. “Ada juga kepala daerah yang tersandung kasus karena memang memiliki perilaku yang tidak baik. Dalam dirinya sudah ada niat tidak baik ketika diberi amanah untuk memimpin daerah,” ujarnya.
Bachtiar mengatakan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Isdianto secara otomatis menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas gubernur setelah Nurdin Basirun ditahan. “Berdasarkan UU Nomor 23/2014 tentang Pemda, wakil gubernur diberi amanah melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas gubernur jika gubernur ditahan penegak hukum,” katanya.
Isdianto tidak dilantik sebagai Plt Gubernur Kepri. Hal itu disebabkan proses hukum terhadap kasus gratifikasi yang melibatkan Nurdin Basirun masih berjalan. Kemendagri telah menonaktifkan Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri.
Pelantikan terhadap Isdianto sebagai Gubernur Kepri dilakukan Jika Nurdin dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pengadilan, dan putusan itu ditanyakan memiliki kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, Nurdin akan kembali menjabat sebagai Gubernur Kepri jika dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut.
“Namun secara administrasi, Mendagri menerbitkan surat keputusan agar Isdianto dapat menjalankan tugas sebagai Plt Gubernur Kepri,” katanya.
