MATA INDONESIA, JAKARTA – Kesal dengan perilaku sebagian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lamban, Presiden Joko Widodo menegur keras para pimpinannya. Dalam tayangan video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu 16 Oktober 2021, Jokowi meminta para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membangun sebuah kultur kerja yang lebih sederhana. Ia menginginkan alur kerja pemerintahan yang kompleks tidak diterapkan di BUMN.
”Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi, ruwet,” ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, pada Jumat, 15 Oktober 2021.
Jokowi mencontohkan, perizinan untuk pembangkit listrik membutuhkan 259 naskah perizinan. ”Namanya beda-beda, tapi maksudnya sama saja. Dan itu jumlahnya 259 izin. Kalau koper mungkin 10 koper ada itu,” ujarnya.
Belum lagi, lanjut dia, waktu yang untuk mengeluarkan izin itu bisa bertahun-tahun. “Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun mengadu ke saya. Seperti ini yang harus dipangkas, nggak boleh di PLN sampai bertele-tele itu. Enggak bisa lagi,” ujar Jokowi.
“Kalau Pak Menteri sampaikan pada saya, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya seperti ini, kalau saya, tutup saja! Tidak ada selamet-selametin, bagaimana kalau sudah kayak begitu,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, BUMN terlalu sering dilindungi oleh pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN). Ia mendesak Erick tidak lagi memberikan perlindungan terhadap BUMN yang demikian.
Menurut dia, hal tersebut membuat BUMN menjadi tidak berani ambil risiko, sulit berkompetisi dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. “BUMN-BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi, sakit, tambahi PMN, sakit, suntik PMN, maaf, terlalu enak sekali,” kata dia.