Waduh, Belum Bayar Listrik, Kabul Terancam Kedinginan

Baca Juga

MATA INDONESIA, KABUL – Ibu kota Afghanistan, Kabul, terancam gelap gulita saat musim dingin tiba. Hal ini dikarenakan sang penguasa baru, Taliban, belum membayar tagihan impor listrik dari para pemasok di Asia Tengah.

Situasi ini jelas akan menjadi bencana kemanusiaan baru, kata Daud Noorzai yang mengundurkan diri sebagai Chief Executive Office (CEO) of Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), perusahaan monopoli energi Afghanistan, dua pekan setelah Taliban mengambil alih Afghanistan pada 15 Agustus 2021.

“Konsekuensinya akan berlaku di seluruh negeri, tetapi terutama di Kabul. Akan ada pemadaman dan itu akan membawa Afghanistan kembali ke Abad Kegelapan dalam hal listrik dan telekomunikasi. Ini akan menjadi situasi yang sangat berbahaya,” kata Noorzai, melansir Fox News, Senin, 4 Oktober 2021.

Impor listrik dari tiga negara Asia Tengah, seperti Uzbekistan, Tajikistan, dan Turkmenistan menyumbang setengah dari konsumsi listrik Afghanistan secara nasional, dengan Iran menyediakan pasokan tambahan ke barat negara itu.

Produksi listri dalam negeri Afghanistan – sebagian besar di pembangkit listrik tenaga air, telah terpengaruh oleh kekeringan tahun ini. Sebagaimana diketahui bahwa negara itu tidak memiliki jaringan listrik nasional dan Kabul hampir sepenuhnya bergantung pada listrik impor dari sejumlah negara Asia Tengah.

Saat ini, pasokan listrik di ibu kota Afghanistan masih berlimpah, peningkatan yang jarang terjadi sejak pengambilalihan Taliban. Sebagian, itu karena Taliban tidak lagi menyerang jalur transmisi dari negara tetangga.

 Alasan lain adalah bahwa, dengan industri yang terhenti dan fasilitas militer dan pemerintah sebagian besar menganggur, bagian yang jauh lebih besar dari catu daya berakhir dengan konsumen perumahan, menghilangkan pemadaman bergilir yang dulu biasa terjadi.

Akan tetapi, hal itu bisa saja berakhir secara tiba-tiba jika para pemasok dari kawasan Asia Tengah—khususnya Tajikistan, yang hubungannya dengan Taliban memburuk dengan cepat, memutuskan untuk menghentikan DABS karena belum membayar.

Tajikistan, negara yang beribukota di Dushanbe itu telah memberikan perlindungan kepada para pemimpin perlawanan anti-Taliban, seperti mantan Wakil Presiden Amrullah Saleh.

Dan belum lama ini, negara tersebut mengerahkan pasukan tambahan ke perbatasannya dengan Afghanistan, memaksa Rusia untuk menyerukan kedua negara mengurangi ketegangan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini