MATA INDONESIA, JAKARTA – Aliran pendanaan untuk gerakan KST Papua perlahan-lahan mulai tersibak secara jelas. Menurut anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, ada sejumlah pejabat tinggi di Papua ikut andil dalam menyuplai pendanaan untuk kelompok teroris bersenjata tersebut.
“Laporan yang masuk di Komisi, banyak pejabat tinggi Papua di tingkat I dan tingkat II membiayai gerakan teroris dengan memberikan senjata, uang, dan mencari pelatih untuk melatih personel,” katanya di Jakarta, Kamis 23 September 2021.
Bahkan ia menduga bahwa para pejabat juga ikut terlibat sebagai aktor belakang layar dalam aksi penyerangan, perusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh KST Papua. Menurutnya, pembakaran fasilitas umum tersebut disengaja akan ada anggaran untuk pembangunan fasilitas baru.
“Diduga banyak pejabat daerah di Papua masih turut bermain, siapa dan apa jabatan mereka, itu tugas aparat keamanan untuk membukanya,” ujarnya.
Ia pun meminta Badan Intelijen Negara (BIN), Polri dan TNI untuk memantau dan mengumpulkan data serta bukti dugaan keterlibatan pejabat daerah tersebut. Menurut dia, kalau sudah ditemukan bukti maka harus diproses secara hukum.
Dave juga meminta BIN, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendeteksi aliran dana yang membiayai aktivitas gerakan teroris di Papua tersebut.