BIN Sukses Gelar Vaksinasi untuk 3 Ribu Pelajar di Bantaeng

Baca Juga

MATA INDONESIA, JENEPONTO – BIN Daerah Sulawesi Selatan atau Binda Sulsel kembali melaksanakan kegiatan vaksinasi massal untuk kalangan pelajar dan santri. Kegiatan tersebut digelar di DDI Mattoangin, SMK 1 Bantaeng, SMP 1 Pa’jukukang, dan Ponpes Al Furqon Ereng–Ereng pada Kamis, 16 September 2021.

Acara ini merupakan bagian dari kegiatan vaksinasi serentak di 10 Provinsi yang dipantau secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Saat berinteraksi dengan para pelajar di Bantaeng, Jokowi mengaku kagum dengan upaya vaksinasi pelajar yang dilakukan oleh Binda Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

“Berapa yang mulai divaksin?” tanya Jokowi kepada pimpinan Pondok DDI Mattoanging, Abd Haris Nurdin, Lc.

Abd Haris pun menjawab dengan menyebut angka pelajar yang di vaksin sebanyak 3.000 0rang.

“Bagus, jumlahnya besar, semua lekas tuntas semuanya agar bisa aman dari bahaya Covid,” balas Jokowi.

Sementara Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulsel Brigjen (TNI) Dwi Suryatmojo mengaku memberikan apresiasi terhadap Pemkab Bantaeng yang terus berupaya melakukan sosialisasi dan vaksinasi ke masyarakat di Bantaeng.

Sejauh ini, masyarakat di Bantaeng sudah sadar akan pentingnya vaksinasi. “Tetapi sosialisasi tidak boleh putus,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan ikut membantu pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk melakukan sosialisasi vaksinasi secara simultan. Menurutnya, salah satu kendala utama mengenai sosialisasi vaksinasi ini adalah sebaran hoaks melalui media sosial.

Dia mengatakan, sosialisasi dan vaksinasi akan terus dilakukan oleh BIN bersama dengan Pemkab Bantaeng. Hal ini terus dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu minggu hingga akhir tahun mendatang.

“Target tiap hari itu kita mencapai 5.000 orang. Sehingga, dalam seminggu kita bisa menyentuh 15 ribu orang. Kita akan pantau secara simultan sampai kondisinya membaik dan masyarakat mulai sadar akan pentingnya vaksin,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Bupati Bantaeng DR Ilham Azikin. Ia mengatakan, satu-satunya kendala mengenai sosialisasi vaksinasi ini adalah dengan menyebarnya hoaks terhadap bahaya vaksinasi. Oleh karena itu, sosialisasi vaksinasi terus dilakukan pemerintah untuk menekan sebaran hoaks ini.

“Kesadaran masyarakat tentang vaksin sudah mulai tumbuh. Masyarakat tidak begitu susah untuk diajak vaksin. Tetapi sosialisasi ini perlu kita lakukan terus,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini