30 Kandidat Menteri Jokowi Versi Voxpol, Ada Erick Thohir sampai Mahfud MD

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Bursa kursi menteri kabinet Jokowi kian memanas. Sejumlah lembaga riset sudah mengeluarkan beberapa nama yang diprediksi akan menjadi menteri nantinya.

Salah satunya adalah lembaga riset Voxpol Center Research and Consulting yang merilis 30 nama untuk mengisi posisi menteri di Kabinet Kerja II pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Mungkin tidak 100 persen sesuai, tapi setidaknya bisa jadi pertimbangan dan masukan bagi pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniano, Kamis 4 Juli 2019.

Di antara nama-nama tersebut, sebagian adalah menteri-menteri Kabinet Kerja I, seperti Retno Marsudi, Sri Mulyani, atau Susi Pudjiastuti.

Namun, ada juga nama-nama tokoh besar seperti Prof Mahfud MD, Yenny Wahid, hingga Erick Thohir. Juga ada nama-nama baru seperti M Arief Rosyid, Nazaruddin Umar atau Bahlil Lahadalia.

Berikut usulan nama-nama calon menteri yang dianggap layak memimpin Kabinet Indonesia Kerja Jilid II Periode 2019-2024 versi Voxpol:

Susunan Kabinet Indonesia Kerja Jilid II 2019-2024

Presiden RI :
Ir. H. Joko Widodo

Wakil Presiden RI  :
Prof. Dr (HC) KH. Ma’ruf Amin

MENTERI KOORDINATOR
1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam : Moeldoko (TNI)

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian : Chairul Tanjung (profesional)

3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Muhaimin Iskandar (PKB)

4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan SDA : Susi Pudjiastuti (profesional)

MENTERI KABINET

1. Menteri Sekretaris Negara : Prof Yusril Ihza Mahendra (PBB)

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas : Bambang Soemantri Brojonegoro (profesional)

3. Menteri Dalam Negeri :  Pratikno (profesional)

4. Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi (profesional)

5. Menteri Pertahanan : Laksamana TNI (Purn) Marsetio (TNI)

6. Menteri Hukum dan HAM : Prof Mahfud MD (profesional)

7. Menteri Komunikasi dan Informatika : Sony Subrata (profesional)

8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : Eriko Sotarduga (PDIP)

9. Menteri Keuangan : Sri Mulyani (profesional)

10. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Olly Dondokambey (PDIP)

11. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : Bahlil Lahadalia (pengusaha muda)

12. Menteri Perindustrian :

Prananda Surya Paloh (Nasdem)

13. Menteri Perdagangan: Bambang Soesatyo (Golkar)

14. Menteri Pertanian :

Dr Arif Satria (Rektor IPB/profesional)

15. Menteri Ketenagakerjaan : Rieke Diah Pitaloka (PDIP)

16. Menteri PU dan Perumahan Rakyat : Basuki Hadimuljono (profesional)

17. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Nurul Almy Hafild (Nasdem)

18. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN : Ahmad Basarah (PDIP)   

19. Menteri Agama : Nazaruddin Umar (profesional/Imam Masjid Istiqlal)

20. Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN : dr Hasto Wardoyo (PDIP)

21. Menteri Sosial : Yenny Wahid (NU)

22. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Lies Marcoes Natsir (profesional)

23. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Prof Dr Abdul Munir Mulkhan (Muhammadiyah)

24. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi : Ilham Habibie (profesional)

25. Menteri Pemuda dan Olahraga : M Arief Rosyid Hasan (muda milenial)

26. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Maman Imanulhaq (PKB)

27. Menteri Perhubungan : Danang Parikesit (profesional)

28. Menteri Kelautan dan Perikanan : Prof Tridoyo Kusumastanto (Guru Besar Ekonomi Sumberdaya Kelautan IPB)

29. Menteri Pariwisata : Erick Thohir (profesional)

30. Menteri Energi dan Sumber daya Mineral : Bambang Utoyo (Golkar)

PEJABAT SETINGKAT MENTERI

1. Jaksa Agung :

Kapitra Ampera (PDIP)

2. Panglima Tentara Nasional Indonesia : Hadi Tjahyanto

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Moechgiyarto

4. Sekretaris Kabinet :

Pramono Anung (PDIP)

KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

1. Kepala Badan Intelijen Negara  :

Budi Gunawan

2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:

Hermawi Taslim (Nasdem)

3. Kepala Badan Ekonomi Kreatif :

Wishnutama Kusubandio (profesional)

*KEPALA LEMBAGA NON-STRUKTURAL*

1. Kepala Staf Kepresidenan : *Maruarar Sirait (PDIP)*

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini