MATA INDONESIA, JAKARTA-Target produksi udang yang mencapai 2 juta ton pada 2024 bukan hanya sekadar untuk kepentingan ekspor saja. Namun hal itu juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya udang.
“Kita ingin mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan, khusus pembudidaya udang,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu.
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi udang yaitu dengan menerapkan kebijakan pembangunan tambak udang berbasis kawasan. Hal ini dibangun dengan pertimbangan ekologi dan ekonomi.
Menurut TB Haeru, pembangunan tambak udang berbasis kawasan tersebut akan berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Pembudidaya Udang dan masyarakat sekitar.
“Kesejahteraan indikatornya adalah nilai tukar pembudidaya yang saat ini mungkin 102-103, tapi kita ingin ada lompatan minimal indeksnya 140. Jadi kalau 140, ya sudah tidak miskin lagi, ini yang kita dorong,” katanya.
Dampak lain yaitu meningkatkan penerimaan devisa negara melalui ekspor. Selain itu juga terjadi peningkatan penerimaan pajak, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
“Karena mekanisme ini berbagi dengan Pemda, tentunya selain ada PNBP, ada juga PAD, ada retribusi yang juga harus kita kontribusikan kepada Pemda. Artinya, kehadiran pemerintah pusat tidak menyusahkan Pemda,” katanya.
