Akhir Tahun, Sukhoi Su-35 TNI AU Siap Mengudara di Indonesia

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Mimpi Indonesia untuk segera mengoperasikan pesawat tempur multirole Sukhoi Su-35 ‘Flanker-E’ bakal terwujud. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, bahwa pengiriman pesawat tempur terbaru ini bakal dimulai sebelum akhir tahun 2019.

Mengutip Rusia Tass, Selasa 2 Juli 2019, pengiriman alutsista canggih tersebut bakal terealisasi jika pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan transaksi dalam beberapa bulan ke depan. Sayangnya, Ryamizard belum menjelaskan secara pasti kapan dan bulan berapa pesawat itu bakal mengisi landasan pangkalan militer Indonesia.

“Saya pikir masalah ini akan diselesaikan tahun ini,” katanya.

Diketahui, Rusia menyetujui kontrak Su-35 dengan Indonesia telah disetujui. Sebelumnya terjadi penundaan kerja sama yang disebabkan oleh pemilihan presiden Indonesia lalu. Termasuk negosiasi tentang komoditas apa yang akan diekspor ke Moskow sebagai bagian dari kesepakatan.

Dalam komentar yang dilaporkan oleh Tass, Ryacudu mengatakan, “Tantangan tertentu, dalam menyelesaikan kesepakatan adalah karena fakta bahwa Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan ikut serta dalam proses persetujuan kesepakatan ini,” ujarnya.

Adapun nilai total kontrak yang disepakati kedua negara yakni 11 pesawat Su-35 dihargai 1,14 miliar dolar AS. Setengah dari nilai kontrak, atau sekitar USD 570 juta, dibiayai melalui negara. Indonesia pun bakal mengekspor ke Rusia daftar panjang komoditas termasuk minyak kelapa sawit, karet, mesin, kopi, kakao, tekstil, teh, alas kaki, ikan olahan, furnitur , kopra, kertas, dan rempah-rempah.

Berita Terbaru

Strategi Pemerintah Menekan PHK dan Menjaga Produktivitas Industri Nasional

Oleh: Faiz Permana )*Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalammenjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengahdinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuatsektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenagakerja. Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjaditulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memilikikontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintahtelah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagaiinsentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligusmemberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankanoperasional usahanya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupayamempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akanmenjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan dayasaingnya.Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilaitambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikutiproses pembelajaran di lingkungan kerja.Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melaluipemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkanbahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapijuga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomidigital.Penyerapan tenaga kerja di daerah juga diperkuat melalui program padatkarya tunai. Kehadiran program ini memiliki manfaat ganda karenamampu memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligusmendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah.Berbagai program prioritas nasional turut menjadi motor penciptaanlapangan kerja baru. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satucontoh kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkanrantai pasok yang panjang, mulai dari penyediaan bahan baku hinggadistribusi.Perkiraan penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja melalui Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalanberiringan dengan agenda penciptaan lapangan kerja. Efek ekonominyamenjangkau berbagai sektor usaha yang terlibat dalam pelaksanaannya.Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkanupaya pemerintah memperkuat ekonomi pesisir....
- Advertisement -

Baca berita yang ini