Tuman, Pelaku Pedofil yang Dikebiri Sekarang Menyesal karena Tidak Bisa Ereksi

Baca Juga

MATA INDONESIA, ALMATY – Para terpidana kasus pedofil menceritakan penderitaan mereka pasca menjalani pengebirian paksa. Mereka yang mengaku menyesal itu kini memperingatkan kaum laki-laki untuk tidak melakukan kejahatan seksual kepada anak-anak di bawah umur.

Untuk diketahui, pria yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran seks terhadap anak-anak di bawah umur di Kazakhstan, kini dihadapi pada kebiri kimia sebagai bagian dari undang-undang baru yang keras di negara itu terhadap pelaku pedofilia.

Kebiri kimia dilakukan dengan cara disuntik seperti biasa dan akan berlanjut, meski hukuman penjara berakhir. Dalam sebuah wawancara, para pelaku pedofil mengisahkan bahwa cobaan berat itu adalah bagian dari kampanye media yang dilakukan pihak berwenang sebagai bentuk nasihat dan peringatan bagi para calon penjahat kelamin.

“Saya tahu itu berbahaya bagi tubuh saya. Saya tahu itu akan mempengaruhi kesehatan saya di masa depan,” kata salah satu pelaku pedofil dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi, melansir Mirror.

“Sekarang saya menyesal telah melakukan kejahatan seperti itu,” kata pelaku yang lain.

Seorang narapidana menyampaikan permohononannya. “Saya mohon mereka yang meresepkan saya kebiri kimia – batalkan keputusan Anda. Saya masih sangat muda,” katanya.

Seorang tahanan bernama Marat, yang menjalani hukuman penjara 15 tahun karena percobaan pemerkosaan terhadap seorang anak, menceritakan bagaimana dia telah menjalani tiga kali suntikan kebiri sejauh ini dan itu telah menghentikannya dari ereksi.

“Semuanya sangat buruk dalam hal kesehatan pria. Saya membutuhkan kehidupan seksual namun tidak ada yang berhasil di sana. Mengapa mengebiri saya? Saya akui saya bersalah. Tapi saya ingin hidup lebih jauh. Saya masih memiliki keluarga dan anak-anak saya,” tutur Marat.

Kazakhstan mengklaim bahwa pendekatan kerasnya itu telah menyebabkan penurunan kasus penyerangan terhadap anak-anak di bawah umur sebesar 15 persen. Meskipun statistik untuk pelanggaran pedofilia telah meningkat, mungkin karena tingkat pelaporan yang lebih tinggi.

Setelah pengebirian pertama di Kazakhstan, seorang pria mengatakan bahwa dia sangat tersiksa. Ia pun menyerukan larangan prosedur hukuman kebiri yang dianggapnya biadab.

Mereka yang ditugaskan untuk mengebiri pedofil di satu penjara mengklaim bahwa Barat juga harus mengikuti contoh negara bekas Soviet itu. Ialah Zoya Manaenko yang mengatakan bahwa penyerang seks anak harus menghadapi hukuman pamungkas ini.

“Orang-orang ini harus dihentikan entah bagaimana. Mereka melakukan kejahatan mengerikan terhadap anak-anak. Jadi memang benar jika undang-undang mengizinkan ini,” kata Zoya yang berusia 69 tahun itu.

Kebijakan tanpa toleransi Kazakhstan termasuk mempublikasikan gambar, nama, dan alamat semua para pelaku pedofil setelah mereka dibebaskan dari penjara. Tetapi undang-undang kebiri hanya berlaku bagi mereka yang dihukum setelah undang-undang itu berlaku.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini