Joe Bidden Geram, Gubernur New York Lakukan Pelecehan Seksual

Baca Juga

MATA INDONESIA, NEW YORK – Gubernur New York Andrew Cuomo saat ini sedang diselidiki terkait kasus pelecehan seksual terhadap banyak wanita baik di dalam maupun luar pemerintahan. Temuan itu diumumkan oleh Jaksa Agung New York.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden geram dan menyerukan Andrew Cuomo, untuk mengundurkan diri.

Berdasarkan hasil investigasi kejaksaan New York, Andrew Cuomo melakukan pelecehan seksual terhadap 11 wanita.

Dilansir dari AFP, posisi Cuomo semakin tidak dapat dipertahankan setelah Biden dan Ketua DPR Nancy Pelosi menyerukan gubernur tiga periode itu harus mundur pada Selasa 3 Agustus 2021. Biden meminta anggota parlemen New York bergerak untuk segera memakzulkan Cuomo. ”Dia harus mengundurkan diri,” kata Biden kepada wartawan di Washington, Rabu 4 Agustus 2021.

Jaksa Agung New York, Letitia James menyebutkan penyelidikan terkait kasus pelecehan itu dilakukan selama 5 bulan. Penyelidikan yang dilakukan oleh dua pengacara tersebut telah mewawancarai 179 orang yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual itu. ”Wawancara dan potongan bukti ini mengungkapkan gambaran yang sangat mengganggu namun jelas: Gubernur Cuomo melakukan pelecehan seksual saat ini,” kata Jaksa Agung New York Letitia James, Rabu 4 Agustus 2021.

Letitia James mengatakan penyelidikan menemukan bahwa Cuomo ”melecehkan secara seksual pegawai dan mantan pegawai negara bagian New York dengan terlibat dalam sentuhan yang tidak diinginkan dan memberikan komentar yang bersifat seksual yang menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat bagi perempuan.”

Jaksa Agung New York mengatakan bahwa bukti yang ditemukan selama penyelidikan akan dipublikasikan bersama dengan laporannya.

Temuan investigasi itu terangkum dalam laporan publik setebal 165 halaman. Kasus pelecehan seksual ini mencoreng nama Cuomo yang setahun lalu dipuji karena kebijakan terkait pandemi Corona.

Andrew Cuomo menepis tuduhan pelecehan seksual tersebut. Andrew Cuomo menolak laporan investigasi tersebut. “Faktanya jauh berbeda dari apa yang telah digambarkan,” ujar Cuomo seperti dikutip kantor berita AP.

Pengacara ketenagakerjaan AS, Anne Clark, yang memimpin penyelidikan serta mantan Jaksa AS, Joon Kim, mengaku telah menemukan 11 saksi kredibel.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini