Ekonom Sebut Kemenhan Belanja Alutsista Untuk Jaga Sumber Ekonomi

MATA INDONESIA, JAKARTA-Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) merupakan kewajiban pemerintah. Karena itu, dia menilai usulan anggaran Rp 1.700 triliun seharusnya dilihat lebih teliti.

“Alpalhankam mana ada yang murah. Kita ini memang sering tidak konsisten. Ingin negara kuat, tapi begitu pemerintah menganggarkan pembelian alpalhankam kita protes. Ketika kapal selam tenggelam, kita bahkan ramai-ramai bantu bantu beli kapal selam baru, ternyata tidak mungkin dibeli dengan urunan,” ujarnya, Selasa 15 Juni 2021.

Piter mengatakan usulan anggaran Rp1.700 triliun seharusnya dilihat lebih teliti sebelum dikritisi. Pasalnya, usulan anggaran tersebut bukan untuk satu tahun. Namun, rencana anggaran untuk beberapa tahun ke depan bahkan hingga 2044.

Jika rencana dibuat untuk 20 tahun, lanjutnya, maka anggaran pembelian alutsista diprediksi hanya Rp 80 triliun per tahun.

Piter juga meminta rencana anggaran itu juga dilihat secara rasio, ketimbang total anggaran. Termasuk membandingkan dengan anggaran militer negara lain.

“Alpalhankam itu memang mahal. Yang penting bagaimana proses pembelian. Apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan?” katanya.

Dia menilai selama ini pembelian alpalhankam Indonesia relatif tertutup. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sulit masuk ke ranah tersebut.

Menurutnya, tugas pemerintah, khususnya TNI memang untuk menjaga kedaulatan negara. Namun, hal itu harus didukung dengan alat keamanan atau alutsista yang mumpuni.

“Menjaga kedaulatan itu termasuk kedaulatan ekonomi. Menjaga sumber-sumber ekonomi, infrastruktur ekonomi. Bukan hanya yang dibangun oleh Presiden Jokowi, tetapi milik seorang individu WNI juga harus dijaga,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan rencana anggaran untuk pengadaan alutsista sebesar Rp1.700 triliun masih dibahas bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I, Prabowo mengatakan modernisasi alutsista sudah bersifat mendesak untuk dilakukan dalam strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024.