Ini Intruksi Presiden Jokowi untuk Menekan Lonjakan Covid-19 di DKI Jakarta

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Tingginya kasus covid-19 di ibu kota Jakarta, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada pemda DKI untuk menekan kasus tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan presiden meminta meminta agar lebih meningkatan pengetatan protokol kesehatan.

“Pesan Pak Presiden implementasi di lapangan ditambahkan, dikuatkan seperti dulu ada penjagaan, pengetatan,” kata Riza, Selasa 15 Juni 2021.

Lalu, adanya peningkatan penggunaan masker di masyarakat saat pandemi Covid-19. Kemudian mengenai percepatan proses vaksinasi Covid-19.

“Ketiga pesan Bapak Presiden agar segera mempercepat program vaksinasi di Jakarta, ditargetkan sampai akhir Agustus sampai 7,5 juta,” katanya.

Dengan adanya arahan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda seusai bertemu dengan Jokowi. Yakni untuk penguatan pendisiplinan masyarakat.

” Jadi implementasi di lapangan dikuatkan, kedua tadi program vaksinasi ketiga program 3M atau penggunaan masker ditingkatkan lagi,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/6). Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta DKI Jakarta menekan angka kasus Covid-19 menyusul masuknya varian virus corona dari India.

Dalam pertemuan itu, hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Kemudian, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, hingga para walikota DKI Jakarta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kemandirian Pangan dan Energi di Papua Menjadi Pilar Strategis Pembangunan Nasional

Oleh: Markus Yikwa *) Agenda kemandirian pangan dan energi kembali menempati posisi sentral dalam arah kebijakanpembangunan nasional. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa ketahanan negara tidakhanya diukur dari stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan memenuhikebutuhan dasar rakyat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Papua ditempatkansebagai salah satu wilayah kunci, baik untuk mewujudkan swasembada pangan maupunmemperkuat fondasi kemandirian energi berbasis sumber daya domestik seperti kelapa sawit. Upaya percepatan swasembada pangan di Papua mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih struktural dan berjangka panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagaikesempatan menekankan bahwa defisit beras di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengandistribusi antarpulau, melainkan harus dijawab melalui peningkatan kapasitas produksi lokal. Dengan kebutuhan beras tahunan yang jauh melampaui produksi eksisting, pemerintah memilihstrategi pencetakan sawah baru secara masif sebagai solusi konkret. Pendekatan ini menunjukkankeberanian negara untuk menyelesaikan masalah dari hulunya, bukan sekadar menambalkekurangan melalui mekanisme pasar jangka pendek. Kebijakan pencetakan sawah baru di Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh berupa penyediaan benih unggul, pupuk, pendampingan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan akses produksi. Sinergiantara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar program ini tidak berhentisebagai proyek administratif, melainkan benar-benar mengubah struktur ekonomi lokal. Denganproduksi pangan yang tumbuh di wilayahnya sendiri, Papua tidak hanya mengurangiketergantungan pasokan dari luar, tetapi juga membangun basis ekonomi rakyat yang lebihtangguh. Lebih jauh, visi swasembada pangan yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman menempatkan kemandirian tiap pulau sebagai fondasi stabilitas nasional....
- Advertisement -

Baca berita yang ini