Erick Thohir Pangkas Jumlah Perusahaan BUMN dari 143 Jadi 40, Begini Caranya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Sejumlah Badan Usaha Milik Negatar (BUMN) mulai dipangkas oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Hal ini dilakukan agar perusahaan milik negara dapat menjalankan tugasnya sebagai korporasi dan lokomotif kesejahteraan masyarakat.

Pihaknya menerapkan lima langkah dalam merampingkan 143 BUMN menjadi 40 BUMN, dari 27 klaster menjadi 12 klaster.

“Pertama, memetakan, mana BUMN yang bisnis, mana yang 50:50, mana yang kesejahteraan,” ujarnya, Senin 14 Mei 2021.

Langkah kedua, BUMN harus membangun ekosistem baik dengan swasta, daerah, UMKM atau masyarakat. Ketiga, digitalisasi dan perubahan ekonomi digital, percepatan teknologi dan inovasi harus menjadi fondasi perusahaan.

“Kita baru bicara e-commerce. E-commerce saja babak belur. Ketika UMKM menciptakan produk seharga Rp 200.000, tiba-tiba produk asing masuk dengan harga Rp 20.000, jadi dumping. Ini realita,” ujarnya.

Langkah ke-empat, BUMN harus memiliki business process yang baik dan projektif. Pihaknya akan memastikan seluruh BUMN memiliki bisnis yang visible.

“Lalu terakhir, bagaimana human capitalnya (sumber daya manusia, red). Kita maunya melahirkan leader terbaik di bisnis, oleh karenanya kita harus dorong human capitalnya,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini