Akhir Juni, Intelijen AS Ungkap Rahasia UFO ke Publik?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Badan Intelijen Amerika Serikat (AS) disinyalir bakal menyampaikan laporan rahasia tentang unindetified flying object (UFO) atau yang disebut oleh Pentagon sebagai Unexplained Aerial Phenomena (UAP). Rencananya, akhir bulan Juni ini laporan tersebut akan disampaikan namun belum diketahui apakah laporan tersebut berisi jawaban yang dicari oleh penggemar UFO.

Mengutip dari Live Science, tujuan dari laporan tersebut fokus kepada penetapan standar untuk merekam penampakan benda-benda misterius. Alhasil, pada tahun 2020, Komite Intelijen Senat AS menyerukan penyelidikan terhadap UAP dalam Undang-Undang Otorisasi Intelijen untuk Tahun Anggaran 2021.

Setelah RUU itu disahkan pada 21 Desember 2020, direktur intelijen nasional dan menteri pertahanan memiliki waktu 180 hari untuk membuat laporan kepada komite dan hasilnya akan diserahkan dalam bentuk yang tidak dirahasiakan terkait status penampakan dan protokol UAP saat ini.

Senator Florida, Marco Rubio pun pernah memerintahkan untuk menyelidiki UAP karena dinilai ada indikasi menimbulkan ancaman keamanan nasional.

“Apa pun yang masuk ke wilayah udara yang tidak seharusnya ada adalah ancaman. Saya ingin kita menganggapnya serius dan memiliki proses untuk menganggapnya serius. Saya ingin kita memiliki proses untuk menganalisis data setiap kali data itu masuk,” kata Rubio.

Hal ini juga tidak lepas dari Angkatan Laut AS yang merilis tiga video penampakan UFO dari tahun 2004-2015. Terdapat tiga objek yang nampak seperti pesawat ruang angkasa dan bergerak dengan kecepatan hipersonik tanpa alat penggerak yang terlihat.

“Ada rekaman benda-benda di langit yang kita tidak tahu persis apa itu. Kita tidak bisa menjelaskan bagaimana mereka bergerak, lintasan mereka. Mereka tidak memiliki pola yang mudah dijelaskan,” kata mantan Presiden Barack Obama.

Adapun, video tersebut menarik minat anggota Kongres yang ingin mengetahui UAP yang ada di dalam video tersebut. Maka, saat ini laporan tersebut masih disiapkan oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional dan Satuan Tugas UAP.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini