 terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ramai menjadi gdfgdfgdgdg gdfgdgdgdf gdg){kind=link}
MATA INDONESIA, JAKARTA – Polemik dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ramai menjadi perbincangan di tengah publik. Adapun beberapa pihak menilai isinya tidak sejalan dengan tugas pemberantasan korupsi.
Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai bahwa perihal soal TWK kepada pegawai KPK, bertujuan supaya para aparatur sipil negara (ASN) ini tidak terpapar radikalisme.
“Kita tidak ingin dong ASN kita ini pendukung atau simpatisan atau bahkan anggota dari FPI atau HTI yang sudah dibubarkan oleh negara, sehingga kalau ada orang yang masih menjadi anggota FPI simpatian FPI maka mereka tidak boleh jadi ASN,” kata Ferdinand kepada Mata Indonesia News, Selasa 11 Mei 2021.
Ferdinand menilai bahwa pengadaan tes tersebut penting untuk menguji rasa kebangsaan para ASN. Mengingat mekanisme uji wawasan kebangsaan seperti ini memiliki sifat yang wajib dan mutlak bagi aparatur sipil negara.
“Inti dari tes tersebut adalah menguji wawasan kebangsaan seseorang sudah sejauh mana dia layak menjadi ASN, kenapa ini penting? Karena meliputi terkair dengan cinta NKRI, siap bela bangsa, terkaut dengan kepribadian seseorang terhadap toleransi dan pancasila,”kata Ferdinand.
Adapu, terdapat sejumlah soal dalam tes pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ramai menjadi perbincangan. Bahkan hingga menuai kontroversi di tengah publik.
Pertama, yaitu mengenai kesediaan ASN KPK untuk melepas jilbab. Kedua perihal doa qunut dan ketiga yaitu tentang pendapat ASN KPK terkait LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender). Alhasil, hal ini menuai reaksi dari berbagai pihak salah akademisi hukum Universitas Gadjah Mada Oce Madril.
Ia menegaskan supaya pimpinan KPK mengklarifikasi soal-soal tersebut. Oce mengaku tidak mengetahui motivasi di balik soal itu.
“Jika benar, soal-soal semacam itu kenapa digunakan? Kenapa tes kebangsaan kok soalnya begitu?,” kata Oce.