Data UNICEF Sebut 115 Juta Lelaki Menikah di Bawah Umur

Baca Juga

MINEWS, INTERNASIONAL – Badan Urusan Anak-anak PBB atau UNICEF menyebut sekitar 115 juta anak laki-laki di dunia telah melakukan perniakahan di bawah umur.

Disebutkan bahwa Republik Afrika Tengah memiliki prevalensi pengantin anak laki-laki tertinggi di dunia, dengan angka 28%, diikuti oleh Nikaragua sebesar 19% dan Madagaskar dengan 13%.

Menurut UNICEF, efek buruk pernikahan dini bagi anak laki-laki adalah mereka akan meninggalkan bangku sekolah karena harus mengurusi kehidupan baru yang disebut belum selayaknya diemban.

Selain itu, efek dari pernikahan usia di bawah umur itu juga merembet ke persoalan ekonomi yang cenderung terbatas. Juga masalah lainnya yang muncul seperti rentannya terjadi kekerasan dan kesehatan mental.

“Pernikahan usia muda benar-benar mencuri masa kecil seorang anak. Pengantin anak-anak jelas akan dipaksa mengambil tanggungjawab orang dewasa, mereka belum siap,” ujar Direktur UNICEF Henrietta Fore, Jumat 7 Juni 2019.

UNICEF mengatakan dengan temuan itu, berarti sekarang ada 765 juta anak laki-laki dan perempuan menikah di antara 2,2 miliar anak secara global, tetapi bagi anak perempuan akan ada tambahan risiko masalah kesehatan yang berkaitan dengan kehamilan di usia remaja.

Sekitar satu dari setiap lima perempuan berusia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum mereka berulang tahun ke-18.

PBB menandaskan semua negara harus mengakhiri persoalan perkawinan anak pada tahun 2030, sebagaimana disepakati dalam tujuan pembangunan global.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini