MATA INDONESIA, WASHINGTON – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mendesak Cina untuk menggunakan pengaruhnya demi menekan kebiadaban junta militer terhadap para pengunjuk rasa anti-kudeta.
AS menambahkan bahwa kekerasan yang terjadi di Myanmar sama sekali bukan untuk kepentingan Beijing. Oleh karena itu, AS meminta Negeri Tirai Bambu untuk mengambil sikap tegas terhadap junta militer.
Myanmar –negara yang berbatasan dengan India dan Bangladesh, berada dalam kekacauan sejak junta militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari dan menangkap pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi beserta sejumlah pejabat Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Berdasarkan laporan Kelompok Advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), lebih dari 512 warga sipil merenggang nyawa di tangan aparat keamanan Myanmar dalam protes terhadap kudeta dan menuntut Aung San Suu Kyi dibebaskan.
“Kami, tentu saja, terus meminta Cina untuk menggunakan pengaruhnya dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, melansir Reuters, Kamis, 1 April 2021.
“Apa yang dilakukan junta di Burma (Myanmar) bukanlah untuk kepentingan Amerika Serikat. Ini bukan untuk kepentingan mitra dan sekutu kami, dan bukan pula untuk kepentingan Beijing,” sambungnya.
Hubungan Cina dan Myanmar selama ini cukup mesra, terutama dalam hal ekonomi. Beijing melihat Myanmar sebagai mitra strategis untuk kepentingan mereka memperluas pengaruh ekonomi dalam program Gagasan Jalan Sabuk.
Ketika banyak negara di dunia mengutuk tindakan biadab junta militer, Cina justru lebih berhati-hati dengan menekankan pentingnya stabilitas. Beberapa kali protes terhadap kudeta terjadi di luar Kedutaan Besar Cina di kota Yangon dengan ratusan pengunjuk rasa menuduh Cina mendukung junta militer Myanmar.
Namun, negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping itu menepis rumor mengenai keterlibatan Cina dalam kudeta di Myanmar sebagai sebuah omong kosong. Meski begitu, Cina kerap menjadi sasaran para pengunjuk rasa, terbukti dengan pembakaran di sejumlah pabrik garmen milik Cina di pinggiran kota Yangon, Hlaing Thaya (14/3).