Vaksin AstraZeneca Sudah Disuntikkan di Jawa Timur

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Polemik haram dan halal vaksin AstraZaneca masih berlangsung hingga saat ini. Namun vaksin ini sudah mulai disuntikkan di beberapa wilayah di Jawa Timur, Senin 22 Maret 2021.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi menyebut vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca tersebut diperuntukkan bagi kalangan lanjut usia (lansia) dan masyarakat yang berprofesi di pelayanan publik.

”Hari ini sudah mulai disuntikkan di Jawa Timur, Alhamdulillah Ketua MUI di Jawa Timur juga sudah disuntikkan dengan AstraZeneca,” ujar Oscar di Gedung Nusantara I, DPR/MPR RI Jakarta, Senin 22 Maret 2021.

Ia juga menjelaskan, pendistribusian vaksin AstraZeneca ke wilayah lain juga akan segera diproses oleh Kemenkes. Meskipun Oscar tidak merinci, daerah mana saja yang kemudian akan mendapatkan vaksin Covid-19 tersebut.
Di samping itu, ia memastikan bahwa vaksin AstraZeneca yang digunakan di Indonesia sama dengan yang ada di negara lain. Diharapkannya, penggunaan vaksin tersebut dapat mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity.

InsyaAllah kita lebih akan mendapatkan percepatan-percepatan dalam cakupan imunisasi ini, dan tentunya yang ingin kita capai akan segera tercapai,” ujar Oscar.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap masyarakat tidak lagi mempersoalkan kehalalan vaksin Astrazeneca. Wapres mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan vaksin AstraZeneca haram, tetapi boleh digunakan dengan beberapa catatan dalam kondisi darurat pandemi Covid-19.

”Kalau masalah halal tidak halal, saya kira yang sekarang dipersoalkan itu seharusnya pada boleh apa tidak boleh, bukan pada halal atau tidak halal. Sebab halal atau tidak halal pun, MUI bilang boleh,” kata Wapres saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Lampung, Senin (22/3).

Apalagi, wapres mengatakan, jika vaksin pembuatannya tidak mengandung unsur babi dan najis lainnya maka penggunaannya lebih boleh. Namun, ia menilai semestinya tidak menjadi persoalan karena dikaitkan dengan kondisi kedaruratan pandemi.

”Jadi itu bukan problem menurut saya, karena dia walaupun tidak halal tapi sudah boleh, apalagi kalau ada penjelasan memang itu tidak mengandung unsur babi, artinya bolehnya menjadi lebih boleh,” ujar Ma’ruf.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini