Hipmi Temanggung Menata Ulang Usaha Menuju Tatanan Ekonomi Baru

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Abas Zahrotin menyerukan para pengusaha atau pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terkena imbas pandemi virus corona untuk bangkit dan kembali menata usaha.

Terlebih menurutnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo giat mengkampanyekan program vaksin dan kampanye Aku Cinta Produk Indonesia. Sehingga menurutnya, percepatan perkembangan ekonomi akan segera terjadi.

“Hipmi Temanggung yang anggotanya didominasi UMKM menyerukan kepada anggota dan pelaku usaha agar menata ulang usahanya menuju tatanan ekonomi baru pascapandemi nantinya,” tutur Ketua Umum BPC Hipmi Temanggung, Abas Zahrotin, Minggu, 7 Maret 2021.

“Ketika pandemi berakhir, sementara yang lain masih mencoba menata usahanya, kita sudah berjalan,” ucapnya.

Zahrotin menambahkan, UMKM di daerah Temanggung memiliki peluang untuk berkembang. Produk khas dari daerah Temanggung di antaranya kopi, tembakau, dan komoditas pertanian yang masyhur akan kualitasnya, bahkan telah diakui.

“Jika nama sudah punya, tinggal memulai untuk menata ulang, mengagendakan ulang apa yang dulu telah diplanning namun terhantam pandemi. Tentu harus mengalami minus dalam beberapa bulan awal, tetapi ini momentum yang tepat untuk kita bangkit,” ujarnya.

Sementara anggota Hipmi Temanggung, Margo Susilo menyatakan bahwa selain menata ulang usaha masing-masing individu, penataan ulang organisasi Hipmi Temanggung juga harus dilakukan.

“Jadi sektor usaha yang ada di jejaring kita, didata semua kemudian dikampanyekan secara bersama-sama usaha tersebut. tentu juga diperkuat dengan nglarisi usahanya juga. Nah, dari data base itu kita jalankan penguatan ekonomi kolektif,” kata Margo Susilo yang merupakan pengusaha konstruksi.

Margo menyampaikan, faktor lain yang tak kalah penting adalah penguatan sektor permodalan. Hingga saat ini, Hipmi sudah bekerja sama dengan beberapa bank pemerintah maupun swasta guna membantu para pelaku usaha anggota.

“Secara kelembagaan Hipmi sudah komunikasi dengan BRI, BNI, Danamon, dan perbankan lainnya, jadi akses modal bisa direkomendasikan. Catatannya adalah usaha yang dijalankan benar-benar terarah dan terpetakan sehingga perjalanan ke depan semakin mudah. Dengan ini tidak ada alasan lagi untuk tidak menekan tombol restart dari sekarang,” tuntasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Menutup Kesenjangan Layanan Kesehatan melalui Koperasi Desa

Oleh: Yandi Arya Adinegara )*Kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masihmenjadi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, kota-kota besar menikmati akses rumah sakit modern, tenaga medis memadai, sertadistribusi obat yang relatif lancar. Di sisi lain, banyak desa masih menghadapiketerbatasan fasilitas kesehatan, minimnya ketersediaan obat, hingga rendahnyaketerjangkauan layanan bagi masyarakat.Dalam konteks inilah, langkah pemerintah menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan(Kopdes) Merah Putih sebagai simpul layanan kesehatan sekaligus pusat ekonomidesa patut diapresiasi sebagai terobosan strategis dan relevan dengan kebutuhanzaman.Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih tidakhanya dirancang sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi ujungtombak pelayanan kesehatan masyarakat desa. Setiap koperasi akan dilengkapidengan gerai obat dan klinik kesehatan, sebuah inovasi yang secara langsungmenyasar persoalan klasik: keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan. Pernyataan ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari desainkebijakan yang terintegrasi lintas sektor.Selama ini, salah satu persoalan mendasar adalah masih adanya warga desa yang belum terjangkau oleh program jaminan kesehatan nasional. Kehadiran klinik desaberbasis koperasi membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanankesehatan yang lebih dekat, murah, dan mudah diakses. Ferry Juliantonomenekankan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat desa memperolehjaminan pelayanan kesehatan yang layak, melalui sinergi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.Langkah kolaboratif ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahamanantara Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito. Kerja sama tersebut tidak hanya bertujuanmemperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional...
- Advertisement -

Baca berita yang ini