Kemenkes Gelar Vaksinasi Masal untuk Lansia KTP Jakarta

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTAKementerian Kesehatan bersama Gojek dan Halodoc menggelar vaksinasi massal Covid-19 bagi 6000 lansia ber-KTP DKI Jakarta di JIEXPO Kemayoran selama satu minggu ke depan.

Mengusung metode drive thru, seluruh tahapan vaksinasi dilaksanakan di atas kendaraan, sehingga pada pelaksanaanya dapat mengurangi interaksi dengan orang lain.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi drive thru yang dimulai pada Rabu 3 Maret hingga satu pekan ke depan.

“Saya berharap agar gerakan bersama ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh komponen bangsa untuk membantu pelaksanaan program vaksinasi nasional,” ujar Budi, Kamis 4 Maret 2021.

Pemerintah menargetkan 181,5 juta penduduk Indonesia akan mendapatkan vaksin Covd-19. Proses penyuntikan telah dimulai sejak 13 Januari yang lalu dan ditargetkan rampung dalam waktu satu tahun.

Terkait dengan ketersediaan vaksin, hingga bulan Juni mendatang jumlah vaksin yang akan tersedia di Indonesia sekitar 90 juta dosis vaksin. Dengan jumlah yang ada, pada 6 bulan pertama ini, vaksinasi diprioritaskan bagi 45 juta orang atau sekitar 20-25 persen, sementara pada semester kedua nanti jumlah sasaran diperkirakan mencapai 140 juta orang.

Terkait dengan alur pelaksanaan vaksinasi drive thru, penyelenggara menyediakan 4 pos mulai dari pos verifikasi, cek kesehatan, vaksinasi dan yang terakhir observasi. Pada prinsipnya tahapan yang dilaksanakan hampir sama dengan metode vaksinasi yang ada saat ini, hanya saja seluruh sasaran tidak perlu turun dari kendaraan.

Setelah divaksin para lansia diminta menunggu selama 30 menit. Sasaran bisa menunggu di dalam mobil maupun di tenda yang telah disediakan. Selama observasi, kaca mobil harus diturunkan guna memudahkan petugas melakukan pemantauan dan jika ada keluhan, sasaran diminta untuk membunyikan klakson sebagai tanda bagi para petugas.

Untuk mengantisipasi kejadian pasca vaksinasi, di lokasi observasi penyelenggara dibantu Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyiagakan 2 mini ICU, Ambulance berkelling, serta motor Unit Reaksi Cepat (URC) keliling guna mengantisipasi apabila ada keluhan dari para peserta vaksinasi.

Pelayanan vaksinasi ini melibatkan sejumlah tim tenaga kesehatan dan vaksinator yang berasal Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan RS Hermina Kemayoran. Selain itu untuk mengatur kelancaran kegiatan penyelenggara juga mengerahkan tim yang siap membantu mengarahkan para sasaran mulai dari proses registrasi hingga mereka menerima sertifikat bukti telah divaksin.

Bagi yang berminat, bisa mendaftar secara gratis di aplikasi Halodoc dengan syarat lansia yang memiliki KTP Jakarta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini