Divonis 3 Tahun Penjara, Nicolas Sarkozy Berencana Ajukan Banding

Baca Juga

MATA INDONESIA, PARIS – Mantan Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dan penyelewengan kekuasaan. Pria berusia 66 tahun itu divonis tiga tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan.

Pengadilan Paris memutuskan bahwa Sarkozy telah mencoba menyuap hakim setelah meninggalkan jabatannya dan secara ilegal berusaha mendapatkan informasi rahasia mengenai penyelidikan atas dana kampanyenya tahun 2007.

“Dia memanfaatkan statusnya dan hubungan yang telah dia bentuk,” kata Hakim Ketua, Christine Mee, melansir Reuters, Selasa, 2 Maret 2021.

Sarkozy menjabat sebagai Presiden Prancis tahun 2007 hingga 2012 dan mempertahankan pengaruh di kalangan konservatif, bahkan setelah pensiun. Sarkozy juga merupakan kepala negara kedua di Prancis modern yang dihukum karena korupsi setelah Jacques Chirac.

Pengadilan menemukan bahwa Sarkozy menawarkan pekerjaan prestigius untuk seorang hakim, Gilbert Azibert di Monaco, sebagai imbalan atas informasi mengenai penyelidikan atas tuduhan bahwa dia telah menerima pembayaran ilegal dair pewaris L’Oreal, Liliane Bettencourt untuk kampanye presiden tahun 2007.

Pengacara Sarkozy, Jacqueline Laffont mengatakan bahwa keputusan ini tidak dapat diterima. Ia pun berencana mengajukan banding terhadap vonis hakim dan selama proses banding yang diperkirakan berlangsung selama lebih dari setahun itu, Sarkozy tetap dapat menghirup udara bebas.

Nama Sarkozy meroket ke panggung dunia sebagai seorang reformis yang penuh dengan ide-ide brilian yang ingin memutuskan hubungan masa lalu Prancis yang stagnan di wilayah domestik dan mengembalikan hak asasi manusia ke dalam urusan internasional.

Sarkozy kemudian mendapatkan julukan “Gallic Thatcher” karena melakukan reformasi yang didorong pasar seperti menaikkan usia pensiun, melonggarkan 35 jam kerja sepekan, dan menyesuaikan sistem pajak untuk mendorong kerja lembur.

Di luar Prancis, Sarkozy menjadi perantara gencatan senjata perang Rusia-Georgia pada 2008, dan pada 2011 memperjuangkan intervensi militer yang dipimpin NATO di Libya untuk mendukung pemberontakan melawan pemimpin otokratisnya, Muammar Gaddafi.

Penyelidik telah menyadap percakapan antara Sarkozy dan pengacaranya Thierry Herzog sejak 2013 saat mereka menyelidiki tuduhan pendanaan Libya untuk kampanye 2007 Sarkozy.

Herzog dan Azibert, yang diadili bersama Sarkozy, juga dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan menjajakan pengaruh. Sebelumnya, Sarkozy dan partai kanan-tengahnya Les Republicains telah lama mengatakan penyelidikan terhadapnya bermotif politik.

“Perilaku seperti itu hanya dapat merusak kepercayaan yang sah yang harus dimiliki publik terhadap sistem peradilan,” kata Mee.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini